- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
Viktor Yuan Harap Disporapar Samarinda Pisah Jadi 2 OPD

Keterangan Gambar : Ketua Pansus II DPRD Samarinda, Viktor Yuan. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Pansus II DPRD Samarinda merekomendasikan pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda agar masing-masing bidang dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal ini dikatakan langsung oleh, Ketua Pansus II, Viktor Yuan yang menjelaskan bahwa dengan penggabungan 2 bidang ini menjadi 1 OPD memberikan dampak terhadap fokus program.
“Kalau bidang saja, nanti bingung karena anggarannya terlalu kecil, akhirnya tidak fokus. Pariwisata harusnya tidak nyantol di di Dispora,” jelasnya.
Baca Lainnya :
- Pembinaan Angkot di Samarinda Dipertanyakan, DPRD Menilai Pemkot Kurang Maksimal0
- Iswandi Minta Pengawasan BUMD Dapat Dilakukan Secara Transparan dan Berbasis Data0
- Deni Hakim Sebut Revitalisasi Pasar Pagi Harus Prioritaskan Keamanan0
- Longsornya Terowongan Samarinda, Deni Hakim Beri Komentar0
- Kasus Kekerasan di Samarinda Melonjak, DPRD Minta Perlindungan Korban Diperkuat0
Viktor menekankan perlunya pemulihan status Dinas Pariwisata Kota Samarinda sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri, mengingat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Tepian.
“Karena 2026 itu, Kota Samarinda itu tidak ada tambang lagi. Apa yang harus dilakukan menyiapkan sumber daya manusia (SDM), menyiapkan lahan, menyiapkan tempat, tata ruang untuk pelaku-pelaku pariwisata yang ada,” ungkapnya.
Maka dari itu, untuk pengembangan pariwisata yang membutuhkan biaya besar, Viktor mendorong Pemkot Samarinda memisahkan Disporapar menjadi dua OPD.
Pihaknya sendiri sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Samarinda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata yang akan menjadi payung hukum dalam mengelola sektor pariwisata.(ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
