ANALOGNEWS.id -  Aliansi Masyarakat Bufferzone Menggugat bakal kembali menggelar aksi demonstrasi jilid III menuntut PT Pupuk Kalimantan Timur, menyusul aksi kedua di Bundaran Monumen PT Pupuk Kaltim sebelumnya.

Aksi AMBM bakal digelar setelah delapan tuntutan kepada PT Pupuk Kalimantan timur yang diajukan sebelumnya belum mendapat respon sesuai tuntutan. 

Juru bicara Aksi Muhammad Pijay Sanusi mengatakan aksi jilid III bakal digelar kembali di depan pintu gerbang kantor utama Pupuk Kaltim pada Senin (15/8/2022) nanti.

Baca Lainnya :

• DLH Target Bangun 50 Bank Sampah Hingga 20250
• Kurangi Sampah ke TPA dengan Bank Sampah Induk Bessai Berinta0
• DLH bersama Mahasiswa KKN Unmul Ajak Warga Selambai Jaga Ekosistem Laut0
• DLH Bersama Warga Bentuk Bank Sampah di BK0
• Kurangi Sampah ke TPA, DLH Bakal Bangun 7 Bank Sampah0

"Tuntutan masih sama," kata Pijay kepada awak media, Sabtu (13/8/2022).

Sebelumnya, aksi ke dua mereka tidak berhasil bertemu dengan pihak direksi Pupuk Kaltim. Peserta hanya diterima oleh VP CSR PT Pupuk Kaltim Anggono Wijaya didampingi oleh Dandim dan Kapolres Bontang.

Menurut Pijay, Dandim dan Kapolres waktu itu menjanjikan untuk memfasilitasi pertemuan mereka dengan pihak direksi Pupuk Kaltim. Namun hingga saat ini pertemuan tidak ada.

Ia mengutarakan dengan alasan itu, aksi jilid III itu kembali digelar. Dia katakan, Kapolres Bontang dan Dandim tak bisa mengakomodir tuntutan massa untuk dipertemukan dengan pihak direksi Pupuk Kaltim.

"Kami tidak diberikan kejelasan, makanya kami akan kembali aksi lagi Senin nanti," ujar Pijay. 

Pijay mengatakan, selama tuntutan tersebut tak diindahkan oleh pihak PT Pupuk Kaltim maka aksi massa akan terus bergulir. 

Ia menganggap hal tersebut menjadi wajib dipenuhi perusahaan lantaran suara tersebut berangkat dari keresahan masyarakat yang bermukim di wilayah bufferzone. 

"Sebenarnya tuntutan kami ini sangat mudah dipenuhi. Tapi perusahaan selalu memandang sebelah mata gerakan kami," kata dia. 

Dalam aksi jilid III itu, Masyarakat Bufferzone Menggugat menuntut agar Kapolres dan Dandim Kodim Bontang dapat memenuhi janji dan mempertemukan massa dengan jajaran direksi PT Pupuk Kaltim. 

"Catatan kami, yang penting direksi dapat dengan serius mau mengakhiri polemik ini, dengan memenuhi tuntutan kami," tegas Pijay. 

Sementara itu, Korlap Aksi Yopi Chandra, menyatakan akan membawa massa sebanyak 250 orang. Angka tersebut sama dengan dua aksi sebelumnya. 

"250 akan kami turunkan sebagai massa solid yang ada dalam barisan gerakan ini," tuturnya. 

Dia menegaskan, delapan tuntutan tersebut tak akan berubah lantaran hingga saat ini belum ada jawaban yang jelas dari PT Pupuk Kaltim. 

"Corcom tidak kooperatif. Kami ini ingin menyampaikan langsung ke jajaran direksi. Biar ada pertanggungjawaban yang jelas," tegas Yopi. 

Selain itu, terkait pola aksi. Pihaknya bakal melakukan aksi damai dengan membawa delapan tuntutan yang harus segera dipenuhi oleh PT Pupuk Kaltim. 

"Aksi damai saja, yang penting tuntutan bisa dipenuhi," jelasnya. 

Berikut delapan tuntutan yang dibawa oleh Masyarakat Bufferzone Menggugat;

1. Membuka secara transparan mengenai berapa dan kemana saja jumlah alokasi dana CSR yang digelontorkan kepada masyarakat Bontang khususnya di wilayah bufferzone.
2. Memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat bufferzone.
3. Memasang indikator udara di area bufferzone (Guntung, Lok Tuan, Sidrap) sebagai media masyarakat untuk mengecek ambang batas polusi, dan dibentuk tim independen dalam pengawasannya.
4. ​Memberi fasilitas medical check up gratis serta vitamin dan susu gratis setiap 3 bulan sekali khususnya masyarakat di area bufferzone yang terpapar langsung dengan populasi amonia.
5. ​Memberikan fasilitas kesehatan gratis Per-RT secara berkelanjutan.
6. ​Membentuk tim khusus rehabilitasi di area pesisir akibat tumpahan batu bara di area boiler PT Pupuk Kaltim.
7. ​PKT harus transparan dalam memaparkan hasil investigasi dalam musibah ledakan di Pabrik 5 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu.
8. ​Meminta perusahaan melakukan sosialisasi mitigasi di area bufferzone terhadap bahaya bencana yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. (*/An)