- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
Thohiron Imbau Sekolah di PPU Hentikan Penjualan Buku

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron, menyerukan kepada seluruh sekolah di wilayah tersebut agar tidak melakukan praktik penjualan buku pelajaran, bahan ajar, atau perlengkapan lainnya kepada siswa.
Thohiron menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan buku pembelajaran dalam bentuk cetak maupun digital secara gratis, yang seharusnya mencukupi kebutuhan siswa.
"Sebenarnya, buku paket sudah tersedia dari pemerintah, bahkan beberapa bisa diakses melalui aplikasi digital dan itu sudah memadai," ujar Thohiron.
Baca Lainnya :
- Kesetaraan Gender Dorong Perubahan Signifikan di PPU0
- Syahrudin M Noor Minta Dukungan KKP RI untuk Kesejahteraan Nelayan di PPU0
- Musim Hujan dan Tantangan Hama Tikus di PPU, DPRD Siapkan Langkah Antisipasi0
- Syahrudin M Noor Minta Prioritas Penanganan Stunting di Sepaku0
- Raup Muin Ingin Pemkab PPU Kembangkan Sektor Pariwisata0
"Pihak sekolah seharusnya tidak membebani siswa dengan biaya tambahan untuk membeli buku. Hal ini justru menjadi beban bagi orang tua yang ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya ekstra," tambahnya.
Thohiron berharap sekolah-sekolah di PPU memanfaatkan sepenuhnya fasilitas buku yang disediakan pemerintah agar siswa dapat belajar tanpa harus terbebani biaya tambahan.
“Diimbau juga tetap menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah supaya tidak menambah beban siswa maupun orang tuanya,” katanya.
Meski demikian, Thohiron mengakui bahwa penerapan larangan ini tidak selalu mudah dan ada tantangan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa penjualan buku di sekolah masih kerap terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses.
Beberapa wilayah yang kesulitan sinyal internet atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap buku-buku pemerintah sering kali memicu terjadinya praktik penjualan buku secara mandiri oleh sekolah.
“Terkadang, ada sekolah yang terpaksa menjual buku karena berada di wilayah dengan keterbatasan sinyal atau akses buku yang minim, sehingga situasi ini cukup kasuistik,” jelas Thohiron. (Adv)










.jpg)
