ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Setelah penghapusan Ujian Nasional (UN), kualitas pendidikan di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimatan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi. 

Darlis menilai, meskipun UN memiliki sejumlah manfaat, penerapan ujian standar seragam di seluruh Indonesia ternyata tidak selalu efektif mengingat keberagaman kondisi pendidikan dari Sabang hingga Merauke.

“Situasi pembelajaran kita itu berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke pasti metodenya berbeda. Ketika disamakan, pasti ada kendalanya,” ungkap Darlis saat berbicara mengenai dampak penghapusan UN. 

Baca Lainnya :

• Pendidikan dan Pembinaan Pemuda Jadi Senjata Utama Perangi Narkoba0
• Urai Polemik Krisis Air Bersih di Samarinda, Subandi Dorong Solusi Nyata0
• Ananda Emira Moeis Teguhkan Komitmen Perjuangkan Kesetaraan Gender di DPRD Kalti0
• Kembali Pimpin DPRD Kaltim, Hamas Tekankan Profesionalisme dalam Kinerja0
• Tema Hari Sumpah Pemuda ke-96 jadi Momen Tingkatkan Kualitas SDM Jelang Kehadiran IKN di Kaltim 0

Menurutnya, metode pembelajaran yang diterapkan di tiap daerah sangat bervariasi, sehingga penerapan ujian yang seragam justru dapat menimbulkan tantangan tersendiri.

Darlis menggarisbawahi bahwa pendidikan di Indonesia memiliki keberagaman yang tak bisa dipaksakan untuk mengikuti standar yang sama. Hal ini menjadi semakin jelas ketika melihat kondisi infrastruktur pendidikan yang tidak merata di seluruh pelosok negeri. 

LJika ujian disamakan, itu akan menjadi tidak adil jika infrastruktur pendidikan di daerah-daerah belum memadai,” tambahnya, menekankan pentingnya melihat kesiapan setiap daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Sebagai anggota DPRD Kaltim, Darlis berharap kementerian pendidikan dapat lebih sensitif terhadap perbedaan kondisi antar daerah. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor infrastruktur dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. 

“Keberagaman ini harus dihargai agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam sistem pendidikan, tanpa mengorbankan prinsip keadilan,” ujarnya.

Darlis juga menyampaikan harapannya agar upaya peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia bisa berlangsung merata. Dengan memahami disparitas antar daerah, kebijakan pendidikan bisa lebih berpihak kepada daerah yang memang membutuhkan perhatian khusus. 

“Pendidikan harus bisa berjalan dengan keadilan, agar semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama, tanpa terkendala oleh keterbatasan daerahnya,” tuturnya.

Darlis berharap bahwa dengan perhatian yang lebih mendalam terhadap keberagaman kondisi daerah, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan lebih merata dan lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. 

Ia percaya bahwa sistem pendidikan yang baik adalah sistem yang menghargai perbedaan, namun tetap memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa untuk berkembang. (Fai/Adv/DPRDKaltim)