- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Sarkowi V Zahry: Gratispol Harus Dikenal Luas via Media Sosial

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program beasiswa pendidikan “Gratispol” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum tersosialisasi secara merata. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta Pemprov memanfaatkan media sosial sebagai saluran resmi untuk menyampaikan informasi program secara interaktif dan luas.
“Kalau hanya mengandalkan pengumuman di website atau surat edaran, masih banyak warga yang tidak tahu. Kita butuh pendekatan langsung melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube,” ujar Sarkowi.
Program Gratispol sendiri menyasar pelajar dan mahasiswa hingga jenjang doktoral, dengan nilai anggaran Rp750 miliar tahun ini dan direncanakan naik menjadi Rp2,1 triliun pada 2026. Namun, menurut Sarkowi, penjelasan teknis soal skema, syarat, dan jadwal pelaksanaan masih minim di ruang digital yang mudah dijangkau publik.
Baca Lainnya :
- Sigit Wibowo: Banjir Balikpapan Perlu Solusi Jangka Panjang0
- DPRD Kaltim Akses Wisata di Berau Masih Terbatas0
- Mahasiswa PMII Desak DPRD Kaltim Bentuk Pansus Dana Divestasi KPC0
- Reza Fachlevi Tegaskan Peran Strategis BKPRMI pada Milad ke-480
- Andi Satya: IPM Tinggi, Tapi Pembangunan Belum Merata0
Ia mengungkapkan Komisi IV telah memberi rekomendasi resmi agar Pemprov segera menetapkan kanal komunikasi digital, termasuk membuka ruang diskusi dua arah.
“Pemerintah harus aktif menjawab pertanyaan warga secara terbuka. Bisa dengan sesi tanya jawab live atau konten klarifikasi langsung dari sumbernya,” jelasnya.
Sarkowi menekankan, di era digital seperti sekarang, kecepatan respons dan kehadiran di media sosial bukan sekadar tren, tetapi menjadi ukuran akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik.
“Jika tidak cepat dan jelas menjawab kebutuhan informasi, masyarakat akan mencari sendiri dan rentan termakan informasi yang salah,” tambahnya.
Politikus ini mendorong Pemprov Kaltim mengambil langkah proaktif dengan menerapkan strategi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi informasi.
“Gratispol ini program besar dan menyentuh banyak kalangan. Sudah waktunya kita hadir dengan pendekatan kekinian yang menjangkau semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
