- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Sarkowi V Zahry: Gratispol Harus Dikenal Luas via Media Sosial

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program beasiswa pendidikan “Gratispol” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinilai belum tersosialisasi secara merata. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta Pemprov memanfaatkan media sosial sebagai saluran resmi untuk menyampaikan informasi program secara interaktif dan luas.
“Kalau hanya mengandalkan pengumuman di website atau surat edaran, masih banyak warga yang tidak tahu. Kita butuh pendekatan langsung melalui platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube,” ujar Sarkowi.
Program Gratispol sendiri menyasar pelajar dan mahasiswa hingga jenjang doktoral, dengan nilai anggaran Rp750 miliar tahun ini dan direncanakan naik menjadi Rp2,1 triliun pada 2026. Namun, menurut Sarkowi, penjelasan teknis soal skema, syarat, dan jadwal pelaksanaan masih minim di ruang digital yang mudah dijangkau publik.
Baca Lainnya :
- Sigit Wibowo: Banjir Balikpapan Perlu Solusi Jangka Panjang0
- DPRD Kaltim Akses Wisata di Berau Masih Terbatas0
- Mahasiswa PMII Desak DPRD Kaltim Bentuk Pansus Dana Divestasi KPC0
- Reza Fachlevi Tegaskan Peran Strategis BKPRMI pada Milad ke-480
- Andi Satya: IPM Tinggi, Tapi Pembangunan Belum Merata0
Ia mengungkapkan Komisi IV telah memberi rekomendasi resmi agar Pemprov segera menetapkan kanal komunikasi digital, termasuk membuka ruang diskusi dua arah.
“Pemerintah harus aktif menjawab pertanyaan warga secara terbuka. Bisa dengan sesi tanya jawab live atau konten klarifikasi langsung dari sumbernya,” jelasnya.
Sarkowi menekankan, di era digital seperti sekarang, kecepatan respons dan kehadiran di media sosial bukan sekadar tren, tetapi menjadi ukuran akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan publik.
“Jika tidak cepat dan jelas menjawab kebutuhan informasi, masyarakat akan mencari sendiri dan rentan termakan informasi yang salah,” tambahnya.
Politikus ini mendorong Pemprov Kaltim mengambil langkah proaktif dengan menerapkan strategi digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi informasi.
“Gratispol ini program besar dan menyentuh banyak kalangan. Sudah waktunya kita hadir dengan pendekatan kekinian yang menjangkau semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
