ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Kabupaten Berau, yang dikenal sebagai surga wisata bahari, masih menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur penunjang pariwisata.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Berau, Syarifatul Sya’diah, menilai pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan kepulauan belum sejalan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Ia menekankan bahwa aksesibilitas menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

“Dari segi geografis, Berau sangat luas dan terdiri atas banyak pulau. Infrastruktur jalan dan konektivitas antar destinasi masih jauh dari ideal,” ujar Syarifatul.

Baca Lainnya :

• Mahasiswa PMII Desak DPRD Kaltim Bentuk Pansus Dana Divestasi KPC0
• Reza Fachlevi Tegaskan Peran Strategis BKPRMI pada Milad ke-480
• Andi Satya: IPM Tinggi, Tapi Pembangunan Belum Merata0
• Firnadi Ikhsan Dorong Inovasi Infrastruktur di Hulu Mahakam0
• Sugiyono Dorong Pemerintah Paser Ajukan Listrik dan PJU ke Pemprov Kaltim0

Politisi Golkar ini menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan Berau tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada pemerintah daerah. Ia mendorong proporsi anggaran yang seimbang dari pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya untuk pembangunan jalan menuju destinasi wisata unggulan seperti Tanjung Batu, Maratua, dan Biduk-biduk.

“APBD Berau memang relatif kuat, tetapi tetap tidak cukup untuk menjangkau semua kebutuhan. Harus ada dukungan dari provinsi dan pusat. Jalan ke Tanjung Batu, misalnya, menjadi tanggung jawab nasional,” tegasnya.

Menurut Syarifatul, dukungan provinsi dapat diarahkan untuk wilayah pesisir dan pedalaman yang minim infrastruktur, sementara pemerintah pusat dapat menghadirkan program konektivitas nasional untuk membuka akses ke kawasan strategis pariwisata.

“Kami akan terus memperjuangkan hal ini. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, semua pihak harus hadir. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal keadilan pembangunan,” tambahnya.

Syarifatul menekankan bahwa perhatian terhadap Berau tidak boleh bersifat seremonial. Pemerintah perlu melihat Berau sebagai wilayah strategis, baik dari sisi pariwisata maupun sebagai daerah perbatasan yang menentukan citra Kalimantan Timur secara keseluruhan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)