ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menekankan pemerintah pusat agar bersikap transparan terkait segala bentuk investasi yang masuk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa, transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pembangunan.

"Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Nidya, beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Komisi IV DPRD Kaltim Terima Keluhan dari Lulusan Passing Grade Guru P3K Terkait SK Penempatan0
• Kerjasama Pabrik Smelter Nikel Diharap Memberikan Dampak Postif Terhadap Perekonomian Kaltim0
• Wakil Ketua DPRD Kaltim Fokus Kawal APBD untuk Penguatan Program Ekonomi Kerakyatan0
• Komisi I DPRD Kaltim Minta Perusahaan Tambang Tanggung Jawab atas Void 0
• Samsun Anggap Sektor Pertanian Miliki Nilai Tawar yang Tinggi0

Sebab tanpa tranparansi, kata dia, besar kemungkinan akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

"Kita berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN melakukan hal tersebut secara maksimal," katanya.

Tujuan transparansi kata Nidya, agar masyarakat mendapatkan informasi secara baik terhadap proses pengelolaan administrasi pemerintah.

"Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut," pungkasnya. (Adve/ DPRD Kaltim)