- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Legislator Kaltim Berikan Catatan Terhadap Program RLH Pemprov

Keterangan Gambar : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Romadhony
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Romadhony memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) yang telah merehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 25.539 unit dalam kurun waktu 2019-2023.
"Patut kita apresiasi kepada Pemprov Kaltim, karena jumlah masyarakat yang mendapat realisasi dari program RLH tersebut cukup banyak," ungkap romadhony, beberapa waktu lalu
Namun, menurutnya ada hal yang perlu menjadi catatan terlepas atas banyaknya realisasi yang mendapatkan bantuan dari program RLH tersebut, yaitu berkaitan dengan kualitas yang di berikan.
Baca Lainnya :
- Maraknya Antrian Panjang BBM di Kaltim, Mimi Minta Perhatian Serius Pemerintah0
- Samsun Dorong Optimalisasi Pemanfaatan SDA di Kaltim Melalui Program Hilirisasi0
- Tarik Minat Politik Kaum Muda Bontang, Lentera Muda Nusantara Hadirkan 5 Bacaleg Muda dalam Diskusi 0
- Dua Pengedar Narkoba di Kaltim Ditangkap Polisi Saat Transaksi0
- Potensi Aset Pemprov di Sepanjang Sungai Mahakam Kota Samarinda Dinilai Memiliki Potensi PAD0
"Banyak warga yang protes karena bahan baku kurang standar," ucapnya.
Oleh karena itu, politisi PDIP tersebut mendorong agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Dinas Perkim untuk meningkatkan kualitas bahan bakunya menjadi lebih standar.
Lanjutnya ,ia juga mengapresiasi beberapa perusahaan yang membantu program RLH tersebut melalui bantuan CSR.
Namun disisi lain ia tetap berharap agar RLH tersebut tetap mesti memenuhi syarat kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
