ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Fenomena "pak ogah" atau pengatur lalu lintas tidak resmi yang kerap terlihat di sejumlah simpang jalan di Samarinda kembali menuai perhatian. 

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menilai keberadaan mereka tak hanya soal pelanggaran ketertiban, melainkan juga mencerminkan tekanan sosial ekonomi yang perlu disikapi dengan pendekatan bijak.

Menurut Ronald, banyak dari para pak ogah melakukan aktivitas tersebut karena kesulitan ekonomi dan minimnya akses terhadap pekerjaan formal. Mereka, katanya, kerap menjadikan pekerjaan tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan harian.

Baca Lainnya :

• Samarinda Belum Punya Aturan Limbah Domestik, DPRD Desak Percepatan Regulasi0
• Ronald Minta Parkir Liar Ditertibkan, Soroti Pungli yang Rugikan Warga dan Daerah0
• Polemik Pendirian Gereja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi dan Dialog Terbuka0
• Minim Fasilitas, Komisi IV DPRD Samarinda Nilai Pemkot Belum Maksimal Tangani Masalah Sosial0
• KNPI Kaltim Gelar Sarasehan Pemuda, Serukan Persatuan di Tengah Dinamika Organisasi0

“Fenomena ini tidak bisa dilihat hanya dari permukaan. Banyak dari mereka sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jadi kita harus pahami dulu latar belakangnya sebelum asal menindak,” ujar Ronald.

Ia mengakui bahwa di beberapa titik, kehadiran mereka justru membantu memperlancar arus lalu lintas, terutama di jam-jam sibuk atau lokasi yang belum terpasang lampu pengatur lalu lintas. 

Namun, Ronald tetap menekankan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi praktik pungutan paksa atau tindakan yang mengganggu pengendara.

“Selama tidak merugikan pengguna jalan dan tidak ada unsur pemaksaan, keberadaan mereka masih bisa ditoleransi. Tapi harus tetap diatur, agar tidak menimbulkan keresahan,” jelasnya.

Ronald mengimbau agar pemerintah melalui instansi terkait seperti Satpol PP dan Dinas Sosial, melakukan pendekatan yang bersifat persuasif dan kontekstual. Ia menolak pendekatan penertiban secara seragam yang tidak memperhatikan kondisi masing-masing individu.

“Yang perlu dilakukan adalah pembinaan. Jangan langsung digusur atau ditindak, tapi beri mereka solusi. Misalnya pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan yang lebih layak, atau program padat karya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot Samarinda untuk menyusun program jangka panjang dalam penanganan persoalan sosial ini, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat marginal melalui kerja sama lintas sektor.

“Ini masalah sosial, jadi solusinya pun harus sosial. Jangan cuma berkutat di razia. Kita harus pikirkan bagaimana mereka bisa hidup lebih layak tanpa harus menjadi pak ogah selamanya,” tutup politisi tersebut. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)