- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
IKN Tetap Jalan, DPRD Kaltim Minta Dilibatkan

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan sesuai rencana. Ia optimistis pusat pemerintahan RI akan resmi berpindah ke IKN pada tahun 2028.
“Pernyataan Gubernur sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Otorita, Pak Basuki, bahwa 2028 pemerintahan akan berpindah ke IKN. Kita lihat bersama prosesnya,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti perkembangan infrastruktur pendukung IKN. Saat ini, bandara komersial tengah disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun tamu negara, disusul dengan pembangunan hotel dan fasilitas lain bagi pekerja dan pengunjung.
Baca Lainnya :
- Plat Luar Serbu Kaltim, PAD Terancam Bocor0
- Ketua DPRD Kaltim Dorong Tata Kelola Lingkungan Selaras Pembangunan0
- Darlis Pattalongi Tekankan Keseimbangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kaltim0
- Abdulloh: Efisiensi Anggaran Bukan Pemangkasan, Tapi Strategi Terukur0
- Generasi Muda Dorong Kemajuan Pertanian di Kukar0
Ia mengakui bahwa akses bandara masih terbatas. Namun, setelah resmi beroperasi penuh, bandara tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar IKN.
Menanggapi wacana yang menyebut IKN sebaiknya menjadi ibu kota Kaltim, Hasanuddin menegaskan hal tersebut keliru. Ia menegaskan sejak awal, IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan nasional, bukan sebagai ibu kota provinsi.
Namun demikian, ia menyayangkan minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan IKN. “Kami di legislatif jarang diundang untuk ikut serta. Harapannya, ke depan keterlibatan daerah bisa lebih besar agar pengawasan pembangunan IKN berjalan maksimal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
