- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
IKN Tetap Jalan, DPRD Kaltim Minta Dilibatkan

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan sesuai rencana. Ia optimistis pusat pemerintahan RI akan resmi berpindah ke IKN pada tahun 2028.
“Pernyataan Gubernur sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Otorita, Pak Basuki, bahwa 2028 pemerintahan akan berpindah ke IKN. Kita lihat bersama prosesnya,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti perkembangan infrastruktur pendukung IKN. Saat ini, bandara komersial tengah disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun tamu negara, disusul dengan pembangunan hotel dan fasilitas lain bagi pekerja dan pengunjung.
Baca Lainnya :
- Plat Luar Serbu Kaltim, PAD Terancam Bocor0
- Ketua DPRD Kaltim Dorong Tata Kelola Lingkungan Selaras Pembangunan0
- Darlis Pattalongi Tekankan Keseimbangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kaltim0
- Abdulloh: Efisiensi Anggaran Bukan Pemangkasan, Tapi Strategi Terukur0
- Generasi Muda Dorong Kemajuan Pertanian di Kukar0
Ia mengakui bahwa akses bandara masih terbatas. Namun, setelah resmi beroperasi penuh, bandara tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar IKN.
Menanggapi wacana yang menyebut IKN sebaiknya menjadi ibu kota Kaltim, Hasanuddin menegaskan hal tersebut keliru. Ia menegaskan sejak awal, IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan nasional, bukan sebagai ibu kota provinsi.
Namun demikian, ia menyayangkan minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan IKN. “Kami di legislatif jarang diundang untuk ikut serta. Harapannya, ke depan keterlibatan daerah bisa lebih besar agar pengawasan pembangunan IKN berjalan maksimal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
