- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
IKN Tetap Jalan, DPRD Kaltim Minta Dilibatkan

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan sesuai rencana. Ia optimistis pusat pemerintahan RI akan resmi berpindah ke IKN pada tahun 2028.
“Pernyataan Gubernur sejalan dengan apa yang disampaikan Kepala Otorita, Pak Basuki, bahwa 2028 pemerintahan akan berpindah ke IKN. Kita lihat bersama prosesnya,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti perkembangan infrastruktur pendukung IKN. Saat ini, bandara komersial tengah disiapkan untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun tamu negara, disusul dengan pembangunan hotel dan fasilitas lain bagi pekerja dan pengunjung.
Baca Lainnya :
- Plat Luar Serbu Kaltim, PAD Terancam Bocor0
- Ketua DPRD Kaltim Dorong Tata Kelola Lingkungan Selaras Pembangunan0
- Darlis Pattalongi Tekankan Keseimbangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kaltim0
- Abdulloh: Efisiensi Anggaran Bukan Pemangkasan, Tapi Strategi Terukur0
- Generasi Muda Dorong Kemajuan Pertanian di Kukar0
Ia mengakui bahwa akses bandara masih terbatas. Namun, setelah resmi beroperasi penuh, bandara tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar IKN.
Menanggapi wacana yang menyebut IKN sebaiknya menjadi ibu kota Kaltim, Hasanuddin menegaskan hal tersebut keliru. Ia menegaskan sejak awal, IKN ditetapkan sebagai pusat pemerintahan nasional, bukan sebagai ibu kota provinsi.
Namun demikian, ia menyayangkan minimnya pelibatan pemerintah daerah dalam proses pembangunan IKN. “Kami di legislatif jarang diundang untuk ikut serta. Harapannya, ke depan keterlibatan daerah bisa lebih besar agar pengawasan pembangunan IKN berjalan maksimal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
