ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Masifnya penggunaan alat berat berpelat luar daerah oleh perusahaan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menjadi penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak transportasi.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyayangkan masih banyaknya perusahaan yang menggunakan kendaraan alat berat dengan pelat nomor luar daerah. Kondisi ini menyebabkan pajak kendaraan tidak masuk ke Kaltim, melainkan ke daerah asal kendaraan.

“Padahal aktivitasnya menggunakan fasilitas jalan di Kaltim. Kita yang menanggung kerusakan jalan, tapi pendapatannya justru dinikmati daerah lain,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Kaltim Dorong Tata Kelola Lingkungan Selaras Pembangunan0
• Darlis Pattalongi Tekankan Keseimbangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kaltim0
• Abdulloh: Efisiensi Anggaran Bukan Pemangkasan, Tapi Strategi Terukur0
• Generasi Muda Dorong Kemajuan Pertanian di Kukar0
• Ananda Emira Moeis Perjuangkan Kesejahteraan dan Hak Perempuan di Kaltim0

Guntur menambahkan, jumlah alat berat berpelat luar yang beroperasi di Kaltim cukup banyak. Namun, data terkait kepemilikan serta status pembayaran pajaknya masih belum lengkap dan perlu ditelusuri lebih lanjut.

Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltim. Langkah ini penting agar potensi pajak tidak hilang begitu saja.

Menurut Guntur, optimalisasi pajak dari sektor ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)