ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mulai berdampak pada pelaksanaan sejumlah program di daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur pun kini melakukan penyesuaian besar-besaran agar program prioritas tetap berjalan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kaltim bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung E DPRD Kaltim.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan langkah efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan strategi fiskal yang terukur dan bertanggung jawab.

Baca Lainnya :

• Generasi Muda Dorong Kemajuan Pertanian di Kukar0
• Ananda Emira Moeis Perjuangkan Kesejahteraan dan Hak Perempuan di Kaltim0
• DPRD Kaltim Jaga Program Strategis di Tengah Efisiensi Anggaran0
• DPRD Kaltim Dorong Kemandirian Pangan Samarinda0
• Ketua DPRD Kaltim Tekankan Peran Strategis Pers dalam Demokrasi dan Pembangunan IKN0

Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pengurangan signifikan pada anggaran perjalanan dinas.

“Anggaran perjalanan dinas dipotong cukup besar. Untuk program yang belum terealisasi di APBD Murni 2025, ada dua opsi: dimasukkan ke APBD Perubahan 2025 bila memungkinkan, atau digeser ke APBD Murni 2026,” jelas Abdulloh.

Selain itu, proyek-proyek strategis nasional yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga sempat terdampak. Pada Januari–Februari 2025, sejumlah pembangunan infrastruktur tertunda akibat pemblokiran anggaran. Namun, sejak Maret lalu, hambatan tersebut mulai teratasi.

“Dana BBPJN sudah kembali dibuka. Artinya, proyek-proyek yang sempat tertahan kini bisa dilanjutkan. Ini penting untuk mempercepat konektivitas dan aksesibilitas di Kaltim,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)