ANALOGNEWS.id, PPU - Isu pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mencuat, kali ini menyangkut keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buluminung sebagai satu-satunya fasilitas utama yang melayani seluruh wilayah.

Anggota Komisi III DPRD PPU, Adjie Noval Endyar, mengingatkan bahwa pendekatan tunggal dalam tata kelola sampah ini tidak akan cukup menghadapi pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di sekitarnya.

“Kalau yang model Buluminung ini kurang karena belum masuk ke dalam yang sangat jauh, sudah diserap lingkungan rumah. Kalau memadai terus terang Buluminung masih jauh,” ujar Adjie dengan nada kritis.

Baca Lainnya :

• Adjie Noval Minta Armada Angkut Sampah di Kecamatan Penajam Ditambah0
• Legislatif Tekankan Perlunya Solusi Bersama atas Kerusakan Jalan Provinsi di PPU0
• Komisi II Dorong Evaluasi PJLP agar Tidak Rugikan Tenaga Kerja Lokal0
• DPRD PPU Akan Konsultasi ke Kemendagri, Bahas Detil Teknis RPJMD Berdasarkan Regulasi Baru0
• RPJMD Bupati PPU Disusun, DPRD Pastikan Sinkron dengan Nasional dan Provinsi0

Menurutnya, letak dan kapasitas TPA Buluminung saat ini belum mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah untuk jangka menengah dan panjang. Secara geografis, kawasan ini dinilai terlalu dekat dengan permukiman dan tidak memiliki daya tampung yang mencukupi dalam rentang waktu 10 hingga 15 tahun ke depan.

Di tengah geliat pembangunan dan ekspektasi besar terhadap pertumbuhan wilayah, Adjie menilai sudah saatnya pemerintah daerah mengubah pendekatan dari sistem pembuangan terpusat menjadi sistem terdistribusi. Wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN, seperti Sepaku, perlu mendapat prioritas pembangunan TPA tersendiri agar tidak membebani satu titik semata.

“Kalau bisa TPA ini jangan hanya terpaku satu titik. Kalau Sepaku masih masuk sini ya usahakan Sepaku harus ada daerah pendekatan IKN sana,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan sampah tak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Harus ada perencanaan jangka panjang yang berbasis pada pemetaan wilayah, proyeksi jumlah penduduk, serta tren migrasi akibat proyek strategis nasional seperti IKN.

Pengelolaan sampah modern juga seharusnya diarahkan pada sistem yang minim dampak lingkungan, baik dari sisi penumpukan limbah maupun potensi pencemaran air tanah. 

TPA Buluminung, kata Adjie, hanya akan semakin terbebani seiring waktu jika tidak diimbangi dengan fasilitas serupa di kawasan-kawasan strategis lain. Belum lagi persoalan akses pengangkutan yang semakin jauh jika hanya mengandalkan satu lokasi.

“Kalau sekarang yang ada di Buluminung kurang, alam waktu 10-15 tahun ke depan,” tutupnya. (*)