ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Minimnya dukungan fasilitas dan pelatihan bagi relawan kebencanaan di tingkat kelurahan mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Komisi III menilai, sejauh ini perhatian pemerintah terhadap Relawan Kelurahan Tanggap Bencana masih sangat terbatas dan belum menjawab kebutuhan lapangan secara konkret.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menilai relawan seharusnya memiliki peran strategis sebagai pelaksana awal dalam menghadapi situasi darurat, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan bencana seperti banjir dan kebakaran. 

Namun, kenyataannya, hingga pertengahan 2025, para relawan masih bekerja dengan fasilitas seadanya.“Pemerintah jangan hanya mengangkat relawan lewat SK, tapi harus memberi pelatihan rutin dan kelengkapan keselamatan seperti helm, rompi, dan alat evakuasi standar,” tegas Andriansyah.

Baca Lainnya :

• Komisi IV Soroti Kurangnya Fasilitas Ramah Disabilitas, Dorong Pembangunan Taman Inklusif0
• Deni Hakim Dorong Pemuda Samarinda Jadi Penggerak Pembangunan IKN0
• Dukung Pembangunan Pelabuhan Penumpang di Palaran, Joha : Peluang Ekonomi dan Akses Wilayah Terbuka 0
• Langkah Cepat Dinas Perdagangan Samarinda Diapresiasi DPRD, Dinilai Efektif Redam Kenaikan Harga0
• Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Disorot, DPRD Minta Pedagang Lama Diprioritaskan0

Ia menyebut, ketidaksiapan ini sangat berisiko, sebab para relawan merupakan ujung tombak dalam upaya penyelamatan warga saat terjadi bencana. Minimnya dukungan tidak hanya membahayakan relawan, tapi juga dapat memperlambat respons darurat di wilayah terdampak.

Tak hanya soal fasilitas fisik, Andriansyah juga menekankan pentingnya edukasi bencana yang menyasar masyarakat luas. Menurutnya, literasi kebencanaan perlu diintegrasikan dalam kegiatan di tingkat kelurahan, termasuk organisasi lokal seperti PKK, karang taruna, hingga dunia pendidikan.

“Budaya siaga bencana harus dibentuk sejak dini, dari keluarga hingga sekolah. Ini penting agar masyarakat tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana datang,” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bukanlah program musiman atau sekadar agenda simbolis belaka. Andriansyah mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda memasukkan penguatan sistem penanggulangan bencana ke dalam kebijakan strategis daerah.

“Kita tidak boleh hanya reaktif ketika bencana terjadi. Harus ada upaya sistematis untuk menyiapkan SDM dan infrastruktur pendukung dari sekarang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD berkomitmen mengawal program-program penanggulangan bencana agar tepat sasaran. Andriansyah juga mendesak Pemkot untuk memperjelas regulasi dan mengalokasikan anggaran yang memadai, guna memastikan relawan dapat bekerja dengan aman dan maksimal.

“Relawan harus dipandang sebagai aset penting dalam sistem kebencanaan daerah. Sudah waktunya mereka mendapat perhatian yang lebih serius, baik dari sisi anggaran maupun pembinaan,” tutupnya. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)