ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti pentingnya kesetaraan akses bagi seluruh warga, khususnya anak-anak difabel, dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota untuk menghadirkan taman inklusif yang benar-benar dapat diakses dan dinikmati oleh semua anak tanpa terkecuali.

Dalam keterangannya, Novan mengungkapkan bahwa banyak taman kota saat ini belum menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. 

Baca Lainnya :

• Deni Hakim Dorong Pemuda Samarinda Jadi Penggerak Pembangunan IKN0
• Dukung Pembangunan Pelabuhan Penumpang di Palaran, Joha : Peluang Ekonomi dan Akses Wilayah Terbuka 0
• Langkah Cepat Dinas Perdagangan Samarinda Diapresiasi DPRD, Dinilai Efektif Redam Kenaikan Harga0
• Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Disorot, DPRD Minta Pedagang Lama Diprioritaskan0
• DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Kendalikan Ritel Modern dan Lindungi UMKM0

Padahal, taman seharusnya menjadi ruang publik yang ramah dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik.

“Kita masih melihat taman dibangun lebih sebagai tempat estetika, tapi fungsinya belum sepenuhnya merangkul semua golongan, terutama anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Novan.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih banyak ditemukan, seperti tidak tersedianya akses landai untuk pengguna kursi roda, minimnya alat permainan inklusif, dan kurangnya fasilitas toilet yang sesuai standar disabilitas anak.

Menurut Novan, keberadaan taman yang ramah difabel sangat penting sebagai bagian dari komitmen Samarinda dalam meraih predikat Kota Layak Anak (KLA). 

Ia menekankan bahwa inklusi tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga soal kesetaraan dan pengakuan atas hak setiap anak untuk menikmati ruang publik.

“Kalau kita ingin jadi kota layak anak, maka taman juga harus jadi tempat yang setara. Semua anak harus punya hak bermain dan belajar di ruang terbuka,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Novan, akan mendorong agar Pemkot Samarinda melakukan audit terhadap kondisi seluruh taman yang sudah dibangun. 

Ia menegaskan perlunya melibatkan komunitas disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, agar kebutuhan nyata di lapangan bisa tertampung dalam desain dan pelaksanaannya.

“Kita tidak bisa menebak kebutuhan mereka. Yang terbaik adalah berdiskusi langsung dengan komunitas difabel, karena merekalah yang paling tahu kendala yang dihadapi sehari-hari,” terangnya.

Ia juga menyarankan agar Pemkot bisa meniru kebijakan kota lain yang telah sukses menghadirkan taman ramah disabilitas, dengan fasilitas seperti permainan sensorik, jalur pemandu, serta signage yang dapat dibaca oleh anak tunanetra.

Sebagai bentuk dukungan legislasi, Novan memastikan bahwa Komisi IV akan mendorong pengalokasian anggaran khusus dalam pembahasan APBD untuk pembangunan taman inklusif. 

Ia berharap, langkah ini bisa menjadi awal dari transformasi ruang publik yang lebih adil dan menyeluruh di Samarinda.

“Ini bukan semata soal infrastruktur, tapi bentuk nyata penghargaan kita terhadap keberagaman. Ruang publik harus menjadi milik semua anak, tak peduli apapun kondisi fisiknya,” tutup Novan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)