- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
DPRD PPU Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Pekerjaan di Bawah Umur di Perusahaan

Keterangan Gambar : Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, menekankan bahwa perusahaan di wilayah PPU harus diawasi untuk menghindari pekerja anak di bawah umur.
Andi menyatakan bahwa pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis di PPU tidak melibatkan anak-anak dalam pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.
“Perlu ada pengawasan agar tidak ada perusahaan yang mempekerjakan pekerja usia anak,” ujar Andi.
Baca Lainnya :
- DPRD PPU Dorong Konsumsi Pangan Lokal, Tingkatkan Kesejahteraan dan Keberagaman Gizi0
- Dorong Pengelolaan dan Pemodalan Program Seribu Kolam Ikan0
- Thohiron Imbau Sekolah di PPU Hentikan Penjualan Buku0
- Kesetaraan Gender Dorong Perubahan Signifikan di PPU0
- Syahrudin M Noor Minta Dukungan KKP RI untuk Kesejahteraan Nelayan di PPU0
Menurutnya, pemerintah harus menyediakan fasilitas bermain dan tempat wisata yang layak untuk anak-anak, sehingga hak-hak mereka terpenuhi secara menyeluruh. Ia berharap PPU bisa memiliki fasilitas yang mendukung KLA (Kabupaten Layak Anak).
“Sasaran kami KLA itu memang tersedia semua fasilitas, tempat bermain, tempat wisata anak-anak dan lainnya seperti tenaga kerja anak-anak juga,” kata Andi.
Andi menambahkan bahwa ia ingin dinas terkait lebih aktif dalam melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di PPU. Menurutnya, dengan adanya pengawasan yang ketat, risiko pekerja anak di perusahaan bisa ditekan dan diantisipasi lebih awal.
“Tidak menutup kemungkinan adanya pekerja usia anak di beberapa perusahaan, dan itu harus betul-betul diawasi,” tegas Andi.
Ia juga mengakui bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur masih mungkin terjadi di beberapa tempat, terutama di wilayah industri. Karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk selalu melakukan pemantauan dan pengecekan rutin.
Andi berharap bahwa sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten PPU dapat menjadi daerah yang bebas dari pekerja anak. Menurutnya, PPU harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak.
"Kabupaten PPU harus mampu menjaga dan memastikan semua anak-anak terbebas dari beban pekerjaan yang seharusnya tidak mereka jalani," pungkas Andi. (Adv)










.jpg)
