- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Nilai Fasiltas Pendidikan Masih Minim, Pemprov Diminta Lakukan Pembenahan

Keterangan Gambar : Salehuddin Anggota DPRD Kaltim
ANLOGNEWS.id, SAMARINDA - Pekerjaan rumah untuk membenahi Fasiltas pendidikan di Kalimantan timur, nampaknya masih menjadi suatu pekerjaan yang harus benar-benar diseriusi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkap Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salahuddin. Dia menilai fasilitas pendidikan di Kaltim masih sangat minim, sehingga perlu ada perhatian atau pembenahan dari Pemprov Kaltim.
"Hal ini cukup disayangkan, karena mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan pendidikan daerah secara menyeluruh di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur," ucapnya, beberapa waktu lalu.
Baca Lainnya :
- Nidya Listiyono Sebut Peralihan Bangunan Hotel Atlet Menjadi Perpustakaan Tidak Tepat0
- Sutomo Jabir Minta Pemprov Prioritaskan Infrastrukur Jalan di Daerah Tertinggal0
- Tanggulangi Terorisme dan Faham Radikal, Polda Kaltim Gencar Sosialisasi0
- Aksi Demo Warnai HUT ke-24 Kutai Timur, 5 Mahasiswa Diangkut Polisi0
- HUT Kota Bontang ke-24 Dimeriahkan 2000 Penari Jepen0
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemprov Kaltim harus memperkuat koordinasi antarsesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Termasuk memperkuat koordinasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim, selanjutnya diupayakan untuk membentuk Satuan tugas khusus (Satgas) dalam menyelesaikan persoalan yang ada," jelasnya.
Dorongan pembentukan Satgas dihataoakan dapat menyelesaikan persoalan ini. "Karena ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan Dinas Pendidikan saja, harus bentuk Satgas. Kemudian diupayakan untuk melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan, selanjutnya mereka intens melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota," terangnya.
Anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini juga mengungkapkan, seharusnya proses transisi penyerahan aset sesuai payung hukum yang ada itu mestinya clear alias beres pada tahun 2016 lalu untuk di semua sekolah yang ada.
"Akan tetapi sayangnya di Kaltim hanya sebagian kecil saja yang sudah diserahkan. Jadi pemerintah harus perlu beri perhatian terhadap fasilitas pendidikan, agar pendidikan di Kaltim bisa bersaing dengan Provinsi yang lain," pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
