ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggaran minim yang dialokasikan untuk program-program sosial di Samarinda kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda. 

Ketua Komisi IV, Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa keterbatasan dana yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospemmas) telah menjadi penghambat utama dalam menyelesaikan persoalan sosial yang semakin kompleks.

Menurut Novan, Dinsospemmas memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti anak terlantar, lansia, pengemis, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). 

Baca Lainnya :

• Raperda Baru DPRD Samarinda Dorong Akses Kerja Inklusif bagi Pencari Kerja Usia 35 Tahun ke Atas0
• Angka Pernikahan Usia Dini di Samarinda Mengkhawatirkan, DPRD Dorong Perlindungan Anak0
• Keberadaan Pak Ogah Jadi Sorotan DPRD, Diminta Tak Hanya Ditertibkan Tapi Juga Diberdayakan0
• Samarinda Belum Punya Aturan Limbah Domestik, DPRD Desak Percepatan Regulasi0
• Ronald Minta Parkir Liar Ditertibkan, Soroti Pungli yang Rugikan Warga dan Daerah0

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebutuhan mendesak tidak bisa dipenuhi akibat keterbatasan anggaran.

“Kalau tidak ada dukungan dana yang memadai, bagaimana kita bisa berharap pelayanan sosial bisa maksimal? Masalah sosial bukan hal sepele, dan tidak bisa ditangani dengan setengah hati,” ujar Novan.

Ia mencontohkan masih kurangnya rumah singgah dan fasilitas pelayanan untuk anak-anak terlantar dan ODGJ. Selama ini, peran itu lebih banyak diambil alih oleh organisasi non-pemerintah atau komunitas sosial yang juga terbatas sumber dayanya.

“Padahal ini seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau Dinsos tidak diberi amunisi cukup, ya wajar saja kalau mereka kewalahan,” tambahnya.

Komisi IV pun secara resmi mendorong agar Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan tambahan anggaran bagi Dinsospemmas dalam APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2025. Penambahan ini dianggap penting agar program perlindungan dan pemberdayaan sosial bisa berjalan lebih optimal.

“Peningkatan anggaran harus jadi prioritas. Ini bukan hanya soal program, tapi menyangkut masa depan dan keselamatan warga yang paling rentan,” tegas Novan.

Ia juga berharap bahwa kebijakan anggaran ke depan lebih sensitif terhadap dinamika sosial yang terus berubah, terutama di kota berkembang seperti Samarinda yang mulai menghadapi tantangan urbanisasi dan ketimpangan sosial.

“Kalau kota ini ingin benar-benar layak huni dan inklusif, maka urusan sosial harus ditempatkan sejajar dengan pembangunan fisik. Tanpa itu, pertumbuhan tidak akan berimbang,” tutup Novan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)