ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dipanggil DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk melakukan rapat tertutup. Pertemuan tersebut membahas progres penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024.

Adapun OPD yang dipanggil, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Dua kepala dinas di antaranya tak hadir, dengan alasan sakit dan melakukan dinas luar kota. Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar menyampaikan, penyerapan anggaran tiga dinas yang telah dipanggil dianggap masih minim.

“Untuk Dispora, berdasarkan laporan yang kami terima kegiatannya belum berjalan secara maksimal. Akan tetapi melalui rapat kali ini, diketahui dikarenakan adanya masa transisi pergantian pimpinan lama dengan pemimpin baru," jelas Asti, Senin (11/06). 

Baca Lainnya :

• Dewan Mediasi Sengketa Lahan Kelompok Tani Bina Warga dan PT Indexim Coalindo0
• DPRD Kutim Soroti Realisasi Proyek 2023 0
• Begini Proses Pengajuan IMB di Kota Bontang: Persyaratan dan Tahapan0
• Soal Penarikan Dana di Bank Kaltimtara, Begini Penjelasan Pemkot0
• Bontang Gelar Operasi Timbang untuk Pencegahan Stunting di Kaltim0

Ia pun menegaskan agar Dispora segera memaksimalkan penyerapan APBD 2024, dan merealisasikan kegiatan yang telah menjadi program. "Berdasarkan penyampaian mereka (Dispopar), baru sekitar 11 persen yang terealisasi. Kami minta agar setelah pertemuan ini, penyerapan terus dikebut," tuturnya. 

Pun dengan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan. Ia menjelaskan setiap OPD masing-masing memiliki kendala dalam penyerapan anggaran secara maksimal. Dinas Perkim misalnya, yakni terkendala persoalan pergesaran anggaran yang masih membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. 

"Berdasarkan data yang kami punya, Perkim yang paling banyak kegiatannya. Tapi setelah lebaran nanti, mereka berkomitmen untuk merealisasikan penyerapan anggaran," sebut politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu. 

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum disebut memiliki 18 item proyek multiyears. DPRD Kutim bakal menjadwalkan kembali pertemuan untuk mempertanyakan sejumlah persoalan maupun kendala dalam penyerapan anggaran “Pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PU harus hadir. Karena banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan," tambahnya. (Adv)

Views: 726