ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim telah menyepakati perubahan anggaran untuk tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-33, yang dilaksanakan pada Senin malam, 12 Agustus 2024. Kesepakatan ini menetapkan total anggaran sebesar Rp 14,797 triliun, yang akan digunakan untuk berbagai program pembangunan daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, dihadiri oleh Wakil Ketua I Asti Mazar, Wakil Ketua II Arfan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, serta 33 anggota DPRD dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris DPRD Kutim, Juliansyah, menjelaskan rincian anggaran yang disepakati. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 13,063 triliun. Rincian pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 292,24 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 12,268 triliun, dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp 502,679 miliar. 

Baca Lainnya :

• DPRD Kutim Kritik Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah0
• Jembatan Kuning Resmi Dibuka, Meningkatkan Akses dan Ekonomi Desa Suka Rahmat0
• DPRD Kutim Gelar Dua Rapat Paripurna, Teken Perubahan APBD dan Penyampaian Raperda RPJPD0
• Abdi Firdaus Tanggapi Rapat RPJPD Kutim di Jakarta, Tekankan Pentingnya Perencanaan Matang0
• DPRD Kutai Timur Desak Peningkatan Penanganan Bencana oleh DLH dan Perkim0

Dengan total belanja daerah sebesar Rp 14,797 triliun, anggaran ini mencerminkan kebijakan belanja yang telah diperbarui untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Joni mengapresiasi upaya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA-PPAS ini. "Kesepakatan ini merupakan hasil kerja sama yang diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Timur," ujar Joni. 

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan tepat sasaran, khususnya dalam sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Bupati Ardiansyah Sulaiman menambahkan bahwa perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di daerah. "Dengan anggaran yang telah disepakati, kami berharap dapat menjalankan program-program prioritas dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Bupati.

Rapat Paripurna ke-33 ini menandai langkah penting dalam pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan komitmen bersama DPRD dan Pemkab Kutim untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. (Adv)

Views: 397