- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kaltim Soroti Tantangan Pembentukan Perda, Ananda Emira Moeis: Perlu Sinkronisasi Kebijakan

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. (Foto: Humas DPRD Kaltim)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembentukan peraturan daerah (perda) saat kunjungan kerja Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan DPRD Kaltim diterima langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.
Dalam sesi diskusi yang menyoroti mekanisme penyusunan agenda DPRD dan strategi percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), Ananda Emira Moeis memaparkan bahwa tantangan tersebut mencakup aspek teknis, administratif, hingga dinamika koordinasi antar lembaga.
"Konsultasi ini difokuskan pada upaya percepatan pembahasan raperda yang saat ini tengah disusun oleh legislatif," jelas Ananda.
Baca Lainnya :
- BK DPRD Kaltim Tegaskan Belum Ada Usulan PAW Kamaruddin, Tunggu Putusan Hukum Inkrah0
- DPRD Kaltim Tak Campuri Proses Hukum Anggota Dewan, Kamaruddin Ibrahim0
- DPRD Kaltim Soroti Penutupan RSHD: Ingatkan Dampak Sosial dan Hilangnya Sejarah Pelayanan0
- DPRD Kaltim Kecewa Sengketa Lahan PT BDAM Berlarut, Pansus HGU Bermasalah Siap Dibentuk0
- DPRD Kaltim Tekankan Penyelesaian Sengketa Lahan Petani dengan PT BDAM0
Ia menegaskan urgensi untuk menemukan solusi efektif dalam menghadapi kompleksitas pembentukan perda. Lebih lanjut, Ananda Emira Moeis menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan regulasi nasional.
"Termasuk upaya daerah dalam mengantisipasi perubahan regulasi di tingkat pusat," tambahnya.
Ananda ini menggambarkan komitmen DPRD Kaltim untuk mengatasi hambatan dalam proses legislasi, demi menghasilkan perda yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kerangka hukum yang lebih luas. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
