ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Rencana pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun, DPRD Kaltim mengingatkan adanya potensi hambatan serius jika sektor swasta tidak diberi insentif memadai untuk ikut berpartisipasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai keterlibatan swasta dalam program ini sangat bergantung pada daya tarik investasi.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Apresiasi Program Insentif Guru Ngaji di Kukar0
• Ketua DPRD Kaltim Dorong Percepatan Jalan Perbatasan Kubar–Mahulu Rampung 20260
• Ananda Emira Moeis Ajak Warga Kaltim Kibarkan Merah Putih Sejak Awal Agustus0
• Ananda Emira Moeis Siap Kembali Pimpin PDIP Kaltim0
• DPRD Kaltim Dorong Jamkrida Kembangkan Layanan Syariah0

“Secara konsep, rencana ini tentu positif. Namun, tanpa insentif yang memadai, sulit bagi pelaku usaha untuk terlibat. Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, sementara dana yang ada belum mencukupi untuk membangun dapur layanan gizi gratis sesuai standar,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Ia menambahkan, tantangan lebih besar akan muncul jika program diarahkan ke daerah terpencil karena biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur. Anggaran yang tersedia dinilainya belum mencakup kebutuhan tambahan tersebut.

Darlis juga menyoroti desain teknis yang terlalu kaku. Dengan pembiayaan per porsi hanya Rp15 ribu — Rp10 ribu untuk bahan pangan dan Rp5 ribu operasional — margin keuntungan bagi swasta sangat tipis.

Karena itu, ia mendorong BGN merevisi skema pembiayaan dan model pembangunan dengan pendekatan modular yang disesuaikan kondisi wilayah urban maupun rural.

“Dengan regulasi lebih fleksibel dan pendanaan yang tepat, saya optimistis lebih banyak pihak swasta bersedia berpartisipasi,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)