ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, khususnya di Kabupaten Berau yang menjadi daerah pemilihannya.

“Permasalahan pertama tentu kita ingin kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi, dan salah satu indikatornya adalah pendidikan dan kesehatan,” ujar Syarifatul.

Ia menyoroti rendahnya angka lulusan sarjana di Berau maupun Kaltim secara umum. Menurutnya, program Gratispol dari Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) harus disambut positif dan dimanfaatkan maksimal karena peningkatan kualitas pendidikan sangat krusial di tengah persaingan global.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Desak Pemprov Selamatkan Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda0
• DPRD Kaltim Dorong Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan0
• Komisi II DPRD Kaltim Dorong Program Ternak Lestari Ayam untuk Perkuat Ketahanan Pangan Desa0
• DPRD Kaltim Desak Pengembang Segera Bangun Masjid di Grand City Balikpapan0
• Peran Orang Tua dan Posyandu Kunci Tekan Angka Stunting di Kaltim0

“Kalau generasi kita tidak dibekali pendidikan dan skill yang mumpuni, kita akan tertinggal, baik di lingkup nasional maupun internasional,” tegas politikus Golkar tersebut.

Selain mendorong peningkatan kualitas SDM, Syarifatul juga menyoroti peran pendidikan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kaltim.

Di bidang infrastruktur, ia menekankan pentingnya peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata dan kampung-kampung yang masih minim fasilitas.

“Jalan polos di kampung itu penting karena menunjang perekonomian. Hasil bumi dan laut dari kampung perlu akses jalan yang baik agar bisa dipasarkan ke kota,” jelasnya.

Syarifatul menyebut beberapa jalur yang masih perlu perhatian, seperti akses dari Tanjung menuju pesisir yang belum tuntas serta jalur Sangkulirang Kutim–Berau yang terkendala kondisi jembatan.

Ia juga menyoroti kekurangan ruang kelas baru (RKB) dan belum adanya SMA di wilayah Segah.

“Kita masih kekurangan RKB, dan di Segah sampai sekarang belum ada SMA. Padahal kewenangan SMA ada di provinsi, dan ini akan kami dorong agar segera dibangun,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)