ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menekankan perlunya langkah nyata dari Pemerintah Provinsi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang kian menekan ruang fiskal daerah.

Menurut Hasanuddin, ketergantungan berlebihan pada dana pusat tidak bisa dibiarkan berlarut. Daerah harus mulai menggali potensi PAD secara maksimal, termasuk dari sektor pajak alat berat yang hingga kini dinilai belum tergarap optimal.

“Masih ada sumber pajak dengan potensi besar, tapi belum dimaksimalkan. Karena itu PAD harus menjadi fokus utama, agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada pusat,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Pastikan RS Pemprov Tak Boleh Tolak Pasien IGD0
• DPRD Kaltim Bahas Raperda Pendidikan untuk Perkuat Guru dan Akses Sekolah0
• Open Tournament Catur Gerindra Kaltim 2025 Serap 100 Peserta0
• Ketua DPRD Kaltim Minta RSUD Transparan Kelola Dana Hibah0
• DPRD Kaltim Dorong Integrasi CSR untuk Kurangi Ketergantungan DBH0

Hasanuddin menilai regulasi yang jelas dari TAPD sangat diperlukan untuk memastikan pemungutan PAD berjalan efektif sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ia juga mendorong agar pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dimaksimalkan. Selain meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, SIPD juga selaras dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan transparansi dan pencegahan korupsi.

“Dengan SIPD, setiap rupiah tercatat dengan jelas, terpantau, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. Hasanuddin menegaskan penguatan PAD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi penting untuk membangun kemandirian fiskal Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)