ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai perlu adanya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya menyusun strategi baru agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap terjaga di tengah tekanan fiskal nasional. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Lokakarya Nasional Asta Cita 6 di Hotel Puri Senyiur, Senin (25/8/2025).

Menurut Darlis, pemerintah daerah harus berani merancang roadmap pembangunan yang lebih adaptif dengan melibatkan kontribusi sektor swasta, khususnya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM).

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Usulkan Kenaikan Insentif Guru Honorer Swasta0
• Usulan Kenaikan Insentif Guru Honorer Swasta Disepakati0
• Komisi III DPRD Kaltim Bahas Realisasi dan Rencana Anggaran PUPR-PERA dan ESDM0
• Sekwan DPRD Kaltim Hadiri Morning Briefing Bahas Perbaikan Kearsipan0
• Muhammad Husni Fahruddin Pastikan Pembangunan IKN Tetap Prioritas0

“Dalam kondisi moneter saat ini, kita tidak bisa terus mengandalkan DBH. Salah satu pilihan yang realistis adalah mengoptimalkan peran CSR dan PPM perusahaan di Kaltim,” jelasnya.

Ia menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan, sehingga banyak program CSR berjalan tanpa arah dan tumpang tindih dengan program APBD. “Ini tidak boleh berlanjut. Pemerintah dan perusahaan harus duduk bersama agar CSR bisa mengisi celah yang tidak ditanggung APBD,” tegasnya.

DPRD Kaltim bahkan memprediksi DBH bisa berkurang hingga 50 persen, yang berpotensi menghambat sejumlah program prioritas, termasuk pendidikan dengan skema Gratispol dan Jaspel. Karena itu, dana CSR dari sektor tambang, migas, hingga kehutanan dinilai dapat menjadi alternatif penting, asalkan diarahkan secara tepat dan tidak sekadar formalitas.

“Kita tidak bisa hanya berhenti di wacana. Harus ada cetak biru yang jelas agar CSR dan APBD saling melengkapi dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Darlis. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)