ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim segera menyelesaikan polemik tarif ojek online (ojol) dan taksi online.

Desakan ini ia sampaikan saat menghadiri aksi damai ribuan driver yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) di Kantor Gubernur Kaltim. Aksi diikuti driver lintas aplikasi dari Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong dengan empat tuntutan, termasuk penegakan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.673/2023 tentang Penetapan Tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) serta penghapusan program tarif murah seperti slot, akses hemat, dan double order.

Giaz menegaskan Dishub sebagai penengah harus bersikap profesional. “SK Gubernur ada, bahkan Pak Wakil Gubernur sudah memerintahkan penindakan dalam 1x24 jam. Artinya Dishub punya dasar hukum dan arahan jelas,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Ingatkan Tantangan Pembangunan 350 Unit SPPG0
• DPRD Kaltim Apresiasi Program Insentif Guru Ngaji di Kukar0
• Ketua DPRD Kaltim Dorong Percepatan Jalan Perbatasan Kubar–Mahulu Rampung 20260
• Ananda Emira Moeis Ajak Warga Kaltim Kibarkan Merah Putih Sejak Awal Agustus0
• Ananda Emira Moeis Siap Kembali Pimpin PDIP Kaltim0

Ia juga menyoroti dampak aksi terhadap masyarakat. Kemacetan parah terjadi di Samarinda akibat ribuan driver turun ke jalan. “Hari ini ada dua yang dirugikan: driver dan masyarakat karena macet total,” ucapnya.

Menurutnya, aksi AMKB kali ini merupakan yang kedelapan sejak 2023, sehingga pemerintah daerah perlu memberi solusi permanen agar persoalan tidak terus berulang. “Harus ada penyelesaian yang benar-benar tuntas supaya tidak terus merugikan driver dan masyarakat,” tegasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)