ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan komitmen percepatan digitalisasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Langkah ini dipandang strategis untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, penerapan sistem pembayaran non-tunai di Samsat bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari reformasi mendasar dalam tata kelola layanan publik di daerah.

“Digitalisasi adalah jalan untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan bersih,” ujarnya usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Wahana Pembayaran Digital (Paylabs) di Jakarta.

Baca Lainnya :

• Semarak HUT RI ke-80, MBKB Gelar Fishing Competition di Sungai Bontang Kuala0
• DPRD Kaltim Dukung Program Transmigrasi, Ingatkan Perhatian pada Masyarakat Lokal0
• Salehuddin Minta Koordinasi Ketat Soal Program Transmigrasi di Kaltim0
• Komisi IV DPRD Kaltim Tinjau RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan0
• DPRD Kaltim Sidak RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan dan Pelayanan0

Ia menyebut kolaborasi DPRD, Pemprov, Tim Pembina Samsat, hingga pihak swasta menjadi langkah konkret meninggalkan proses manual yang selama ini rawan penyalahgunaan dan keterlambatan. DPRD, lanjut Hasanuddin, juga akan mengawal aspek etis, penganggaran, regulasi, hingga implementasi agar berjalan tertib dan akuntabel.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menambahkan, digitalisasi Samsat bukan hanya soal efisiensi layanan, tetapi juga instrumen fiskal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, teknologi menghadirkan akurasi tinggi, kontrol lebih mudah, serta mengurangi interaksi langsung dengan uang tunai yang kerap menjadi celah korupsi.

“Teknologi membawa akurasi tinggi, lebih mudah dikontrol, dan yang paling penting, meminimalisasi interaksi langsung dengan uang tunai. Ini adalah cara untuk menekan peluang terjadinya korupsi,” tegas Harum.

Ke depan, DPRD dan Pemprov menargetkan sistem non-tunai di Samsat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hingga level kabupaten/kota. Visi jangka panjangnya adalah mewujudkan Kaltim sebagai provinsi cerdas digital dengan layanan publik yang cepat, adil, dan merata.

“Target kita adalah menjadikan Kaltim sebagai provinsi cerdas digital, di mana seluruh layanan publik mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan keadilan bagi semua warga,” tutup Hasanuddin Mas’ud. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)