ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menyatakan dukungan terhadap program transmigrasi pemerintah pusat, namun mengingatkan agar masyarakat lokal tidak diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pernyataan ini disampaikan anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menyikapi rencana transmigrasi yang menyasar beberapa wilayah di Kaltim, seperti Maratua (Berau), Kota Bangun, dan Tabang, Kutai Kartanegara (Kukar).

“Kita sepakat bahwa program transmigrasi bisa menjadi upaya untuk mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Tapi masyarakat lokal juga harus mendapatkan perhatian serius, baik dalam bentuk informasi, edukasi, maupun pelibatan dalam prosesnya,” ujar Salehuddin, Kamis (31/7/2025).

Salehuddin menyoroti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat lokal, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan penolakan. Ia mengungkapkan, di beberapa wilayah Indonesia, penolakan semacam itu sudah terjadi. Oleh karena itu, koordinasi intens antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi penting.

Baca Lainnya :

• Salehuddin Minta Koordinasi Ketat Soal Program Transmigrasi di Kaltim0
• Komisi IV DPRD Kaltim Tinjau RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan0
• DPRD Kaltim Sidak RSUD AWS Samarinda Usai Kebakaran, Tekankan Evaluasi Sistem Keamanan dan Pelayanan0
• Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Serukan Perhatian pada Kesehatan Mental Orang Tua0
• Salehuddin Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Samarinda0

“Kalau sepihak, nanti bisa menimbulkan penolakan. Dan itu sudah terjadi di beberapa tempat. Ini harus jadi perhatian bersama,” tambahnya.

Ia menekankan, penolakan dari masyarakat lokal bukan semata bentuk penentangan, melainkan bagian dari penyampaian aspirasi yang perlu difasilitasi oleh pemerintah daerah dan provinsi. Masyarakat berhak mendapat informasi yang cukup, minimal tentang program pemerintah yang akan dilaksanakan di wilayah mereka.

“Jangan sampai mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran transmigran dari luar pulau tanpa ada koordinasi yang baik,” jelasnya.

Salehuddin menegaskan, meski tujuan program ini positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya harus proporsional dan adil agar masyarakat lokal dapat menerima para pendatang dengan baik, sehingga program pemerintah berjalan maksimal. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)