ANALOG NEWS - Wali Kota Bontang, Basri Rase, memberikan tanggapan terkait pemasangan baliho politik di kota Bontang.

Basri menyampaikan apresiasinya terhadap semangat demokrasi yang ditunjukkan oleh para calon wali kota dan wakil wali kota.

Namun, ia juga mengingatkan agar semua pihak tetap mematuhi aturan yang ada dalam pemasangan baliho dan spanduk politik.

Baca Lainnya :

• Banyak Baliho Paslon Wali Kota, DPM-PTSP Bontang: Gratis, Asal?0
• Najirah Dukung Upaya DPM-PTSP Bontang Rancang Peta Investasi0
• DPM-PTSP Bontang Rancang Dokumen Peta Potensi0
• Kemendagri Tekankan Peran DPM-PTSP, Ini Tanggapan Aspiannur0
• Realisasi Investasi Triwulan I 2024 Kaltim Capai 22,01 Persen, Begini Tanggapan Aspiannur0

"Keindahan dan ketertiban kota adalah tanggung jawab kita bersama," kata Basri.

Basri juga menekankan pentingnya mengikuti prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang.

Setiap calon harus mengurus perizinan dengan benar dan memastikan pemasangan dilakukan di tempat yang sesuai, tidak di lokasi terlarang seperti pohon, untuk menjaga estetika kota.

"Saya mengimbau agar semua calon memastikan pemasangan baliho dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh DPM-PTSP Bontang, tidak di tempat terlarang, dan tetap menjaga estetika kota. Saya percaya, dengan kepatuhan kita semua, proses demokrasi ini akan berjalan dengan lancar dan tertib, serta tidak mengganggu keindahan kota kita tercinta," tegas Basri.

DPM-PTSP Bontang telah menyatakan bahwa pemasangan baliho politik sebenarnya gratis, namun pemasang harus mengurus perizinan dan memastikan identitas pemohon dan gambar di baliho adalah orang yang sama.

Adapun durasi pemasangan baliho politik adalah 15 hari dan dapat diperpanjang secara berkala selama pemohon memperbarui rekomendasi dari Kesbangpol. (ADV)