- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Dewan Soroti Kinerja Program BLK Kutim yang Kurang Optimal

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kutim, Fitriani
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Program Balai Latihan Kerja (BLK) di Kutai Timur dinilai belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat lokal. Anggota DPRD Kutim, Fitriani, menilai bahwa BLK seharusnya berfungsi sebagai fasilitas pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, namun saat ini masih menghadapi berbagai kendala.
“BLK Kutim harusnya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, saat ini program ini masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia,” kata Fitriani dalam wawancara dengan media.
Fitriani mengungkapkan bahwa banyak fasilitas pendukung di BLK Kutim perlu diperbarui. Dia mendesak agar masalah ini tidak diabaikan dan memastikan bahwa seluruh kebutuhan pelatihan harus dikomunikasikan dengan baik.
“Pemerintah daerah perlu serius menangani persoalan pelatihan tenaga kerja. Alokasi anggaran yang memadai sangat penting agar BLK Kutim bisa berjalan sesuai harapan,” lanjut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Untuk mengatasi kekurangan anggaran pemerintah, Fitriani menyarankan agar sektor swasta dilibatkan dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan tenaga pengajar. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelatihan kerja dapat mencetak tenaga kerja yang lebih kompetitif.
“Jika bantuan pemerintah terbatas, kita harus mencari alternatif lain agar program pelatihan tenaga kerja tetap dapat dilaksanakan dengan baik,” tambahnya. (Adv)

Baca Lainnya :
- Dewan Kutim Perluas Sosialisasi Program Bantuan Pendidikan0
- Hasna Dorong Perubahan Jadwal Sekolah untuk Akses Fasilitas Umum0
- DBH Sektor Kelapa Sawit Minim, DPRD Kutim Dorong Peningkatan Investasi0
- Dewan Dorong Peningkatan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan di Kutai Timur0
- Local Market 2024 Mendapat Apresiasi dari DPRD Kutim0
Views: 379










.jpg)
