ANALOGNEWS.id, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, melakukan monitoring pelayanan Posyandu di Kecamatan Kenohan, tepatnya di Posyandu Cempaka 1 Desa Semayang pada Kamis (27/6/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari program penimbangan dan pengukuran serentak yang dilaksanakan di seluruh Posyandu.

Program nasional ini menargetkan calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Bupati Edi menekankan pentingnya pendataan yang baik terhadap anak-anak di Kukar. "Ini penting dilakukan karena berkaitan dengan manusia, generasi penerus di Kukar. Kalau tidak ada anak-anak ini sebagai penerus, bagaimana jadinya daerah ini," ujar Edi.

Selama empat pekan ke depan, sesuai jadwal dari pemerintah pusat, Bupati Edi meminta seluruh pihak, mulai dari camat, pimpinan puskesmas, kepala desa, ketua RT, TP PKK, hingga kader Posyandu, untuk terus melanjutkan program ini. Meski diakui Edi, pelaksanaan di lapangan terkendala geografis Kukar yang unik dan luas.

Baca Lainnya :

• Kukar Manfaatkan Data Regsosek untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan0
• Pemkab Kutai Kartanegara Ubah Lahan Eks Tambang Jadi Ladang Jagung Hibrida0
• Bupati Kukar Selenggarakan Seleksi Pejabat dengan Tes Mengaji, Berikan Sentuhan Religius pada Pemeri0
• Agus Haris Daftar Calon Wali Kota ke PSI Bontang0
• Bupati Kukar Berikan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Jahab0

Edi juga menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk mengendalikan wilayah masing-masing, terutama dalam penanganan kasus yang ditemukan dari hasil pendataan. Salah satu fokusnya adalah penanganan anak stunting, dengan memberikan pola asuh dan makanan bergizi yang baik.

“Selama ini kita abai dan menyepelekan hal seperti ini, saling tidak mau mengetahui warganya. Mulai sekarang peran ketua RT harus mengingatkan dan memantau warganya tentang kesehatan ibu hamil dan balitanya. Jika perlu bantuan, harus cepat diberikan," tegas Edi.

Pemerintah Kabupaten Kukar telah mengimplementasikan berbagai kebijakan terkait Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di bidang kesehatan. Bidan-bidan sudah disebar di setiap desa, serta diberikan bantuan anggaran untuk kader Posyandu dan insentif honor.

Untuk operasionalnya, ada kebijakan nasional melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan oleh Pemkab Kukar, dimana salah satu penggunaannya diwajibkan untuk penanganan kasus stunting.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesehatan ibu hamil dan anak-anak di Kukar dapat terus dipantau dan ditingkatkan, sehingga generasi penerus di daerah ini dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. (Adv)