ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Terbongkarnya peredaran beras oplosan di sejumlah titik distribusi Kota Balikpapan menegaskan pentingnya sistem pengawasan pangan yang modern dan responsif. Kasus ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi ujung tombak dalam melindungi konsumen dari produk yang merugikan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum dan dinas terkait yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tak lepas dari penerapan sistem pelaporan dan pemantauan digital oleh pemerintah.

“Dari fluktuasi harga dan laporan kualitas, pemerintah mampu mendeteksi ada sesuatu yang tidak wajar. Ini bukti bahwa kita sudah selangkah lebih maju dalam menjaga keamanan pangan,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Tambang Ilegal Kian Menggila di Kaltim, DPRD: Pelanggaran Tata Ruang dan Krisis Tata Kelola0
• Tambang Ilegal Dekati Permukiman, DPRD Kaltim: Ini Pelanggaran Serius Tata Ruang0
• Program Seragam Sekolah Gratis SMA di Kaltim Belum Jelas Mekanisme Distribusinya0
• DPRD Kaltim Desak Strategi Jangka Panjang Atasi Ketimpangan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T0
• DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Samarinda dan Dorong Perda Damkar untuk Perkuat Peran Kota Penyangg0

Firnadi menilai, langkah sigap melalui inspeksi mendadak (sidak) mempercepat proses identifikasi barang bermasalah sebelum menyebar lebih luas di pasaran. Ia menekankan bahwa kecepatan penanganan semacam ini perlu dijadikan standar operasional dalam pengawasan bahan pokok.

Ia juga mengingatkan, praktik oplosan tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi berpotensi membahayakan kesehatan. Karena itu, ia mendesak agar pengawasan diperkuat secara berkelanjutan, bukan hanya saat kasus mencuat.

“Kejadian ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang layak dan sesuai standar,” tegasnya.

Kasus beras oplosan di Balikpapan mencuat setelah laporan media menemukan beras berkualitas rendah beredar di pasar tradisional. Pemerintah melalui Polda Kaltim dan dinas terkait kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menelusuri sumber peredarannya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)