- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Arang Jau: Tuntutan Infrastruktur dan Pertanian Mendominasi Hasil Reses

Keterangan Gambar : Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - DPRD Kutai Timur menyoroti tuntutan utama masyarakat terhadap infrastruktur dan sektor pertanian.
Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan hasil reses yang mendengarkan aspirasi langsung dari warga setempat terkait keluhan infrastruktur dan sektor pertanian.
"Infrastruktur terus menjadi perhatian utama masyarakat dalam setiap reses yang kami lakukan. Banyak yang mengusulkan perbaikan jalan dan pembuatan jalan setapak untuk akses ke kebun," kata Arang Jau pada Rabu (24/07/2024).
Baca Lainnya :
- Tantangan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Timur: Evaluasi Penggunaan Anggaran dan Peran 0
- Arang Jau Mendorong Pengembangan Wilayah Kongbeng-Wahau Menjadi Pusat Pariwisata0
- DPM-PTSP Bontang: Layanan SKTR Berbasis Online0
- Pemohon KKPR DPM-PTSP Bontang Wajib Isi Survei Kepuasan Masyarakat0
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, DPM-PTSP Bontang: Prosedur dan Persyaratan0
Namun, Arang menyoroti kendala dalam memenuhi sebagian usulan, terutama terkait lahan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
"Kami memahami bahwa beberapa usulan terkait pembuatan jalan kebun tidak dapat kami realisasikan karena lahan tersebut merupakan KBK. Jika lahan itu bukan termasuk KBK, kami bisa membantu menggunakan pokir kami," jelas Arang.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi sorotan utama masyarakat dalam reses tersebut.
"Ada usulan untuk bantuan pupuk, racun, perontok padi, serta bibit sapi dan buah-buahan. Kami akan memprioritaskan usulan-usulan ini dalam alokasi anggaran pokir kami," tambahnya.
Arang menegaskan bahwa hasil reses akan langsung diimplementasikan ke dalam anggaran pokir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat.
"Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah kita," pungkas Arang. (Adv)











.jpg)
