- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Arang Jau: Tuntutan Infrastruktur dan Pertanian Mendominasi Hasil Reses

Keterangan Gambar : Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - DPRD Kutai Timur menyoroti tuntutan utama masyarakat terhadap infrastruktur dan sektor pertanian.
Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan hasil reses yang mendengarkan aspirasi langsung dari warga setempat terkait keluhan infrastruktur dan sektor pertanian.
"Infrastruktur terus menjadi perhatian utama masyarakat dalam setiap reses yang kami lakukan. Banyak yang mengusulkan perbaikan jalan dan pembuatan jalan setapak untuk akses ke kebun," kata Arang Jau pada Rabu (24/07/2024).
Baca Lainnya :
- Tantangan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Timur: Evaluasi Penggunaan Anggaran dan Peran 0
- Arang Jau Mendorong Pengembangan Wilayah Kongbeng-Wahau Menjadi Pusat Pariwisata0
- DPM-PTSP Bontang: Layanan SKTR Berbasis Online0
- Pemohon KKPR DPM-PTSP Bontang Wajib Isi Survei Kepuasan Masyarakat0
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, DPM-PTSP Bontang: Prosedur dan Persyaratan0
Namun, Arang menyoroti kendala dalam memenuhi sebagian usulan, terutama terkait lahan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
"Kami memahami bahwa beberapa usulan terkait pembuatan jalan kebun tidak dapat kami realisasikan karena lahan tersebut merupakan KBK. Jika lahan itu bukan termasuk KBK, kami bisa membantu menggunakan pokir kami," jelas Arang.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi sorotan utama masyarakat dalam reses tersebut.
"Ada usulan untuk bantuan pupuk, racun, perontok padi, serta bibit sapi dan buah-buahan. Kami akan memprioritaskan usulan-usulan ini dalam alokasi anggaran pokir kami," tambahnya.
Arang menegaskan bahwa hasil reses akan langsung diimplementasikan ke dalam anggaran pokir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat.
"Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah kita," pungkas Arang. (Adv)











.jpg)
