- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Arang Jau: Tuntutan Infrastruktur dan Pertanian Mendominasi Hasil Reses

Keterangan Gambar : Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - DPRD Kutai Timur menyoroti tuntutan utama masyarakat terhadap infrastruktur dan sektor pertanian.
Arang Jau, Anggota DPRD Kutai Timur, mengungkapkan hasil reses yang mendengarkan aspirasi langsung dari warga setempat terkait keluhan infrastruktur dan sektor pertanian.
"Infrastruktur terus menjadi perhatian utama masyarakat dalam setiap reses yang kami lakukan. Banyak yang mengusulkan perbaikan jalan dan pembuatan jalan setapak untuk akses ke kebun," kata Arang Jau pada Rabu (24/07/2024).
Baca Lainnya :
- Tantangan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Timur: Evaluasi Penggunaan Anggaran dan Peran 0
- Arang Jau Mendorong Pengembangan Wilayah Kongbeng-Wahau Menjadi Pusat Pariwisata0
- DPM-PTSP Bontang: Layanan SKTR Berbasis Online0
- Pemohon KKPR DPM-PTSP Bontang Wajib Isi Survei Kepuasan Masyarakat0
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, DPM-PTSP Bontang: Prosedur dan Persyaratan0
Namun, Arang menyoroti kendala dalam memenuhi sebagian usulan, terutama terkait lahan yang berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
"Kami memahami bahwa beberapa usulan terkait pembuatan jalan kebun tidak dapat kami realisasikan karena lahan tersebut merupakan KBK. Jika lahan itu bukan termasuk KBK, kami bisa membantu menggunakan pokir kami," jelas Arang.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi sorotan utama masyarakat dalam reses tersebut.
"Ada usulan untuk bantuan pupuk, racun, perontok padi, serta bibit sapi dan buah-buahan. Kami akan memprioritaskan usulan-usulan ini dalam alokasi anggaran pokir kami," tambahnya.
Arang menegaskan bahwa hasil reses akan langsung diimplementasikan ke dalam anggaran pokir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak yang disampaikan oleh masyarakat.
"Ini adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan di daerah kita," pungkas Arang. (Adv)











.jpg)
