ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Andi Yusuf, menekankan pentingnya profesionalisme bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. 

Dengan dana yang tersedia cukup besar, ia berharap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU mampu menjalankan tugas dengan tepat dan bertanggung jawab untuk menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan daerah.

Andi Yusuf mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang cukup optimis bagi anggaran daerah PPU, berbeda dari beberapa tahun sebelumnya ketika proyeksi anggaran tidak selalu tepat sasaran dan bahkan menyebabkan utang. 

Baca Lainnya :

• PPU Pasang Internet Gratis di Fasilitas Publik, DPRD Dukung Penuh Akses Informasi Merata0
• Jhon Kenedy Dorong Percepatan Realisasi APBD di Akhir Tahun0
• Wakil Ketua DPRD PPU Imbau Generasi Muda dan Orang Tua Cegah Penyalahgunaan Narkoba0
• DPRD PPU Minta Penyelenggara Pilkada Tegas dalam Menjaga Netralitas dan Keamanan0
• DPRD PPU Tekankan Pentingnya Pengelolaan Sampah yang Komprehensif dan Edukasi Lingkungan0

“Tahun ini cukup lumayan besar APBD. Kalau dulu ada angka tapi tidak ada dananya. Sekarang, APBD 2024 sudah diketuk, pasti ada duitnya,” ujarnya.

Perhatian khusus Andi Yusuf tertuju pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten PPU. Menurutnya, anggaran yang dikelola oleh dinas ini tergolong besar dan memerlukan ketelitian ekstra dalam pelaksanaannya. 

“Itu di DPUPR harus kerja teliti, jangan sampai ada temuan lagi,” ujar Andi Yusuf. 

Dinas PUPR memiliki peran penting dalam melaksanakan proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga perbaikan fasilitas publik. 

“Anggaran besar ini harus bisa digunakan seefisien mungkin dan sesuai rencana, tanpa terjadi penyimpangan yang dapat merugikan daerah maupun masyarakat,” imbuhnya.

Profesionalisme ASN dalam mengelola anggaran, lanjut Andi Yusuf, bukan hanya soal menghindari penyimpangan, tetapi juga memastikan agar setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Andi Yusuf juga mengingatkan bahwa ASN harus menghindari sikap lalai dalam administrasi. Ia menyebut bahwa kesalahan administratif, meskipun terkesan sepele, dapat menimbulkan dampak serius, seperti maladministrasi atau temuan dari auditor. 

"Jangan sampai karena persoalan administrasi malah terjadi maladministrasi,” tutupnya. (Adv)