ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan, kali ini bukan terkait pembangunan fisik, melainkan persoalan sosial yang mulai mencuat. Dugaan praktik prostitusi di sekitar wilayah proyek strategis nasional itu memantik reaksi keras dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, yang menilai perlu ada langkah pencegahan sistematis sebelum dampaknya meluas.

“Lingkungan sosial di sekitar IKN harus menjadi perhatian. Kita tidak ingin kawasan ini justru berkembang menjadi titik rawan karena kelalaian pengawasan sejak awal,” ujarnya.

Pernyataan Baharuddin merespons penangkapan dua perempuan oleh Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga terlibat praktik prostitusi. Menurutnya, kemunculan aktivitas semacam ini menjadi sinyal lemahnya deteksi dini dan pengawasan sosial di tingkat lokal.

Baca Lainnya :

• Beras Oplosan Terungkap di Balikpapan, Teknologi Jadi Senjata Pengawasan Pangan0
• Tambang Ilegal Kian Menggila di Kaltim, DPRD: Pelanggaran Tata Ruang dan Krisis Tata Kelola0
• Tambang Ilegal Dekati Permukiman, DPRD Kaltim: Ini Pelanggaran Serius Tata Ruang0
• Program Seragam Sekolah Gratis SMA di Kaltim Belum Jelas Mekanisme Distribusinya0
• DPRD Kaltim Desak Strategi Jangka Panjang Atasi Ketimpangan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T0

Ia menegaskan, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan. Perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, hingga warga biasa harus terlibat aktif dalam menjaga lingkungan sosial. “Masalah ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Satpol PP. Semua pihak harus ambil bagian dalam pencegahan,” tegasnya.

Baharuddin juga mewanti-wanti kemungkinan adanya jaringan terorganisir di balik praktik ini. Jika terbukti, ia menilai perlu penanganan lintas sektor dan kerja sama instansi yang lebih luas untuk membongkar aktor serta motif ekonomi di baliknya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja di wilayah sekitar IKN. Lingkungan yang permisif terhadap aktivitas negatif, katanya, dapat mengancam masa depan generasi muda dan merusak nilai sosial pembangunan IKN.

Sebagai anggota Badan Kehormatan dan Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin berkomitmen mendorong penguatan program sosial serta alokasi anggaran untuk pengawasan di kawasan penyangga IKN.

“Pembangunan IKN tidak boleh hanya fokus pada kemegahan infrastruktur. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan ketahanan sosial harus jadi prioritas. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)