ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi I DPRD Kaltim meminta pihak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dapat menuntaskan persoalan jalan operasional pengangkutan hasil penambangan yang sedang membuat kegaduhan dikalangan masyarakat tepatnya Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan pemerintah baik itu Pemprov Kaltim atau Pemkab Kukar mampu menyediakan akses jalan yang kerap di sebut jalan hauling itu tersendiri, terlebih berbicara tentang asas keselamatan bersama.

"Kami dari komisi I tetap menginginkan agar pemerintah ini mencarikan jalan untuk operasional itu," kata Demmu, Selasa (10/1/2023).

Baca Lainnya :

• Pansus Pertambangan Klaim Sudah Ada Dua Nama Terduga Pelaku 21 IUP Palsu0
• Paripurna Peringatan HUT Kaltim Ke-66 Harapkan Peningkatan Kinerja 0
• HUT ke-66 Kalimantan Timur, Pemprov Gelar Pesta Rakyat Sepekan0
• Biaya Kuliah di UMB Palopo Lebih Murah! Bisa Diangsur, Fakultas Ilmu Komputer Hanya Rp200 Ribu per B0
• Biaya Kuliah di UMB Palopo Lebih Murah! Bisa Diangsur, Fakultas Ilmu Komputer Hanya Rp200 Ribu per B0

Posisi dari lokasi yang diperuntukan sebagai jalan hauling itu juga bersinggungan tak jauh dengan kawasan konservasi. Namun ia mendorong supaya perusahaan serta pemerintah setempat dapat mengidentifikasi lebih dulu.

"Kalau ragu terhadap klaim itu harusnya di verifikasi lebih dulu supaya dapat dipastikan," terangnya.

Sementara itu jika setelah dipastikan justru milik warga setempat seharusnya pihak perusahaan mestinya mampu melakukan pembebasan lahan untuk kepentingan perusahaan untuk menggunakan jalan hauling. (Adv/Ar/An)