ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur selama ini dinilai kerap hanya memberikan bantuan terhadap perusahaan perkebunan besar.

Oleh karena itu,  Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Agiel Suwarno mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk menggencarkan memberikan bantuan terhadap perkebunan rakyat.

Agiel Mengatakan, setiap tahun Pemprov Kaltim hanya memberi dana minim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk program pada bidang tersebut.

Baca Lainnya :

• Sambangi Desa Sepatin, Ini Usulan Warga ke Baharuddin Demmu0
• Nidya Listiyono : Kaltim Harus Membangun Fondasi Ekonomi Baru0
• Tio Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pesatnya Digitalisasi0
• Imbas Pemindahan IKN, Warga Bukit Merdeka Sampaikan Keresahan Kepada Baharuddin Demmu0
• Masih Alami Keterbatasan, Puji Dorong Support Dari Pemprov Bagi Sekolah Inklusi di Kaltim0

"Sayangnya dari alokasi anggaran yang ada sangat minim diperuntukan kepada pelaku perkebunan rakyat" ungkap Agiel Suwarno, beberapa waktu lalu. 

Karena itu, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Agiel Suwarno berharap pemerintah lebih memperhatikan perkebunan rakyat. 

"Setiap tahun memang pasti dianggarkan, tapi untuk perkebunan rakyat harus ditingkatkan lagi untuk anggarannya," ucap Agiel. 

Lanjutnya, Politisi PDIP tersebut juga menjelaskan, terkait anggaran untuk perkebunan rakyat tak maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

"Diantaranya status lahan Area Pengelolaan Lain (APL), sementara perkebunan masyarakat masih dengan status kawasan hutan bahkan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, sehingga dengan status tersebut memberikan dampak hambatan terhadap program pemerintah," jelasnya.

"Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU perusahaan ini yang kemudian perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu," Sambungnya.

Dari beberapa faktor hambatan itu, Agiel mendesak kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat melakukan pencermatan status lahan dari perkebunan masyarakat. 

"apabila masih ditemukan perkebunan dengan status di luar APL, maka harus  dapat segera dikeluarkan dari status sebelumnya," Tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)