ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz, mendorong pengembangan platform transportasi daring berbasis lokal sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan besar yang selama ini mendominasi sektor tersebut.

Menurut Giaz, transformasi digital di bidang transportasi tidak seharusnya hanya berfokus pada efisiensi layanan, tetapi juga harus menciptakan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

“Kita memiliki semua komponen: SDM, teknologi, dan kebutuhan pasar. Saatnya kita bangun sistem sendiri yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal,” kata Giaz.

Baca Lainnya :

• Andi Satya Soroti Krisis Tenaga Medis di Kaltim, Dorong Telemedicine dan Beasiswa Kedokteran0
• Hartono Basuki Soroti Minimnya Fasilitas RS di Paser, Dorong Benkeu Kesehatan dari Provinsi0
• Angka Stunting di Kukar Terus Menurun, DPRD Kaltim Apresiasi Peran Ketua RT dan Serukan Penguatan Ke0
• Firnadi Ikhsan Sosialisasikan Perda Ketertiban Umum di Kubar: Perkuat Peran Masyarakat dalam Mewujud0
• Firnadi Dukung Jalur Sungai untuk Angkutan Tambang: Jalan Umum Harus Kembali untuk Rakyat0

Giaz menggagas model kepemilikan kolektif, di mana masyarakat dapat menjadi pemilik saham, pengelola, bahkan pengembang teknologi dari platform tersebut. Menurutnya, pendekatan ini akan mengubah peran masyarakat dari sekadar pengguna menjadi aktor utama dalam ekonomi digital.

“Kalau semua dikuasai pemain besar, kita hanya jadi penonton. Tapi kalau kita punya sistem sendiri, kita yang mengatur arah dan tujuan,” tegasnya.

Ia menilai dominasi korporasi besar selama ini membuat masyarakat hanya memperoleh sedikit manfaat, sementara keuntungan besar mengalir ke luar daerah.

Giaz menekankan bahwa sistem transportasi digital berbasis lokal akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah. Hal ini sulit diwujudkan oleh perusahaan berskala nasional yang operasionalnya terpusat.

Dengan platform lokal, menurutnya, pemerintah daerah dapat merancang regulasi yang lebih kontekstual dan membuka peluang kolaborasi dengan UMKM, koperasi, komunitas teknologi, hingga pengemudi lokal.

Ia mendorong adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan ide ini. Giaz optimistis, dengan komitmen yang kuat, Kaltim bisa menjadi pelopor sistem transportasi digital berbasis kedaerahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Transformasi digital harus menjadi jalan untuk pemerataan kesejahteraan, bukan hanya keuntungan segelintir pihak,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)