ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Yonavia mendesak Pemerintah Provinsi segera membentuk tim pemantau harga sembako di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pasca penyaluran bantuan pangan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah gejolak harga di pasar.

Menurut Yonavia, wilayah perbatasan seperti Mahulu menghadapi tantangan distribusi karena biaya transportasi yang tinggi. Kondisi tersebut membuat harga kebutuhan pokok sering kali lebih mahal dibanding daerah lain. “Distribusi bantuan sebaiknya diiringi dengan pengawasan harga. Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara sepihak,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, bantuan pangan memang dapat meringankan beban masyarakat, namun tanpa pengawasan yang ketat justru berpotensi dimanfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi. Ia mencontohkan, stok barang yang menumpuk bisa menurunkan harga, tetapi sebaliknya harga bisa melonjak jika distribusi terganggu.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Dukung Gerakan Pangan Murah Polri-Bulog0
• Pemprov Kaltim Bidik Pajak Daerah Rp8,4 Triliun, DPRD Ajak Masyarakat Taat Pajak0
• RSUD dr Abdul Rivai Terancam Turun Kelas, Makmur HAPK Soroti Manajemen0
• DPRD Kaltim Sosialisasikan Perda Kepemudaan ke Mahasiswa Samarinda0
• DPRD Kaltim Minta RSUD Kanujoso Libatkan PUPR dalam Pembangunan Gedung Jantung Terpadu0

Yonavia menekankan bahwa akses transportasi Mahulu yang mengandalkan jalur sungai dan udara membuat harga sembako sangat rentan fluktuasi, terutama saat cuaca buruk. Karena itu, ia meminta koordinasi antarinstansi, baik Pemprov, Pemkab, maupun aparat di lapangan, untuk bersama-sama menjaga kelancaran distribusi.

Ia juga mendorong pembentukan tim pemantau harga yang melibatkan unsur pemerintah, aparat, dan masyarakat agar pengawasan berjalan transparan. “Kalau pengawasan dilakukan bersama, potensi penyimpangan bisa ditekan. Masyarakat pun merasa dilibatkan,” ujarnya.

Selain pengawasan, Yonavia mengingatkan perlunya strategi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur transportasi dan peningkatan produksi pangan lokal. “Kalau ketergantungan pada pasokan dari luar bisa dikurangi, harga kebutuhan pokok akan lebih stabil. Mahulu punya potensi pertanian yang bisa dikembangkan,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)