ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyoroti pembangunan jalan penghubung dari Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, menuju Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu. Proyek ini dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp206 miliar dalam APBD Murni 2025 untuk mendukung proyek strategis ini. Jalan sepanjang 28,175 kilometer dengan konstruksi rigid beton ini telah melewati berbagai tahapan perencanaan dan kini memasuki proses pelaksanaan.

"Jalan itu sudah berproses. Tender juga sudah berjalan. Di anggaran 2025 ini ada beberapa segmen yang tidak lama lagi mulai dikerjakan. Saat ini mungkin sudah 80 persen persiapannya," jelas Ekti.

Baca Lainnya :

• Sapto Setyo Pramono: Politik yang Baik Kunci Kesejahteraan Sosial Masyarakat0
• Komisi II DPRD Kaltim Soroti Kebakaran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda0
• Kasus Pembunuhan Aktivis Lingkungan di Paser Jadi Sorotan DPRD Kaltim0
• Beras Oplosan Premium Palsu Marak di Kaltim, DPRD Desak Pengawasan Pangan Diperketat0
• Babulu Terabaikan, DPRD Kaltim Desak Infrastruktur Pertanian Jadi Prioritas0

Ekti menuturkan, kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang sangat bergantung pada Sungai Mahakam membuat pembangunan jalan ini menjadi sangat penting. Dari lima kecamatan di Mahulu, 46 dari 50 kampung berada di bantaran sungai, sehingga transportasi air menjadi akses utama.

"Masyarakat Mahulu hidup sangat tergantung pada Sungai Mahakam. Kalau air besar, banjir. Kalau air kecil, transportasi terhambat. Idealnya air sedang terus, tapi kondisi itu sulit dicapai," ujarnya.

Keterbatasan akses ini kerap menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, terutama di daerah pedalaman seperti Long Pahangai dan Long Apari. Dengan adanya akses darat, distribusi logistik diharapkan lebih stabil dan harga barang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang direncanakan dalam empat segmen, dengan pembiayaan: segmen pertama dan kedua masing-masing Rp53 miliar, sedangkan segmen ketiga dan keempat Rp50 miliar. Mengingat status jalan non-status, pembiayaan dilakukan melalui kolaborasi tiga tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten.

Ruas 0-10 km ditangani Pemerintah Pusat melalui APBN, ruas 10-41 km melalui Pemerintah Provinsi Kaltim dengan APBD, ruas 41-117 km kembali oleh Pemerintah Pusat, dan ruas 117-136 km ditangani Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Total panjang jalan mencapai 136 km, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur darat terbesar di kawasan tersebut.

Menurut Ekti, pembangunan jalan ini bukan sekadar membuka akses darat, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah perbatasan, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

"DPRD Kaltim akan terus mendukung pembangunan infrastruktur ini. Komitmen pemerintah provinsi membuka isolasi Mahakam Ulu patut diapresiasi, karena dampaknya luas bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Ekti.

Ia menambahkan, akses darat akan membantu menekan harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

"Terutama daerah pedalaman, akses darat sangat dibutuhkan untuk menurunkan harga barang dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kami di DPRD akan terus mensupport agar proyek ini berjalan lancar," pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)