ANALOGNEWS.id, KUKAR - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan dalam penyerapan anggaran tahun 2024. 

Hingga bulan April, hanya 10 miliar rupiah dari total anggaran 26 miliar rupiah yang berhasil diserap. 

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa penyesuaian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan kebijakan baru menjadi penghambat utama.

Baca Lainnya :

• DPMD Kukar Bersama Mitra Kerja Gelar Rapat Evaluasi Program0
• Jembatan Baru di Dusun Antai Sebulu Rampung, Akses Masyarakat Kini Lebih Mudah 0
• Masa Jabatan Kades Diperpanjang, Camat Ardiansyah Harapkan Pelayanan Optimal0
• Pemkab Kukar Perkuat Layanan Publik dengan Pengangkatan PPPK0
• Kecamatan Loa Kulu Dapat Anggaran Pembangunan Terbesar di 20240

"Penyesuaian SIPD dari pusat dan pengukuhan pejabat baru mempengaruhi proses kegiatan dan pencairan dana," kata Arianto, Kamis (18/4/2024).

Ia menambahkan, kendala ini memerlukan langkah-langkah khusus untuk menindaklanjuti masalah tersebut agar tidak menghambat proses lebih lanjut.

Arianto juga menjelaskan bahwa terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan proposal pengadaan sarana prasarana desa.

"Beberapa proposal dari desa memerlukan perbaikan karena masih ada kesalahan. Kami juga harus menyesuaikan kebutuhan sarana untuk mendukung program Data Desa Presisi," ujarnya.

Menurut Arianto, ada pengadaan yang seharusnya sudah bisa dibayar, namun terhambat oleh penyesuaian teknis.

DPMD Kukar pun akan berupaya keras untuk mengatasi kendala ini dengan membuat rencana tindak lanjut yang lebih detail.

"Kami menargetkan semua dokumen akan siap di akhir April, sehingga realisasi fisik dan pembayaran dapat selesai di bulan Mei. Kita optimis dengan langkah-langkah yang direncanakan, penyerapan anggaran akan meningkat," pungkasnya. (Adv)