- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Sulasih Soroti Kendala UMKM Berau Masuk Pasar Digital dan Retail Modern

Keterangan Gambar : Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sulasih. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sulasih, menyoroti perlunya pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Berau yang masih menghadapi kendala perizinan untuk dapat bersaing di pasar digital maupun retail modern.
Menurut Sulasih, banyak pelaku usaha lokal kesulitan dalam memenuhi syarat legalitas seperti izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena masih menggunakan dapur umum yang tidak memenuhi standar rumah produksi.
“Mereka itu masih kesulitan memperoleh izin BPOM, karena syaratnya berbeda antara dapur rumah tangga dengan rumah produksi yang sesuai standar,” ujar Sulasih di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Baca Lainnya :
- Sulasih Serap Aspirasi Warga Berau: SMK, Tempat Ibadah, dan Dukungan UMKM0
- Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, DPRD Kaltim Desak Pengusutan Jaringan Pelaku0
- Husin Djufrie Serap Aspirasi Warga Kepulauan, Soroti Abrasi hingga Kebutuhan SPBU0
- Ketua DPRD Kaltim Soroti Peringatan HUT ke-45 Dekranas0
- DPRD Kaltim Bahas Dua Ranperda Prioritas: Pendidikan dan Lingkungan Jadi Sorotan Utama0
Ia juga menekankan pentingnya kepemilikan dokumen resmi seperti izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan izin-izin lainnya, agar produk UMKM bisa menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif.
“Kalau tidak lengkap perizinannya, produk lokal sulit masuk ke retail modern atau platform digital besar,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Sulasih mendorong Dinas Koperasi dan instansi terkait untuk aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM, agar mereka tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga siap dari sisi legalitas dan kualitas produk.
Tak hanya soal perizinan, Sulasih mengungkapkan bahwa pelaku UMKM juga mengeluhkan kurangnya tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan keterampilan. Banyak dari mereka tidak memperoleh akses permodalan untuk pengembangan usaha.
“Ada yang mengeluh soal modal. Saya sampaikan, kalau mereka punya kelompok yang jelas dan aktif, insya Allah bisa dibantu. Ini bagian dari program pemprov dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM,” ujar legislator dari daerah pemilihan Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu.
Sulasih berharap Pemprov Kaltim serius dalam mendampingi pelaku UMKM secara menyeluruh, agar sektor ini mampu berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
