ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Dalam agenda reses selama sepekan di Kabupaten Berau, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufrie, menyerap langsung aspirasi warga kepulauan seperti Maratua dan Derawan, yang selama ini merasa kurang mendapat perhatian, terutama terkait abrasi pantai, jaringan telekomunikasi, dan kebutuhan infrastruktur dasar.

Melalui dialog bersama masyarakat di sejumlah titik, Husin mencatat berbagai permasalahan krusial yang dihadapi warga pesisir. Mulai dari ancaman abrasi pantai yang terus menggerus wilayah pemukiman, sulitnya akses jaringan telekomunikasi, mahalnya biaya transportasi udara, hingga keterbatasan fasilitas usaha mikro seperti kontainer jualan untuk pelaku UMKM di Maratua.

“Masalah utama di sana sekarang itu abrasi, sinyal, transportasi mahal, dan kontainer jualan untuk para pelaku UMKM, karena Maratua ini jantungnya UMKM di sana,” kata Husin saat memberikan keterangan pers di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).

Baca Lainnya :

• Ketua DPRD Kaltim Soroti Peringatan HUT ke-45 Dekranas0
• DPRD Kaltim Bahas Dua Ranperda Prioritas: Pendidikan dan Lingkungan Jadi Sorotan Utama0
• DPRD Kaltim Serahkan SK Tim Seleksi KPID 2025–20280
• Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Pentingnya Keadilan Fiskal untuk Daerah Penghasil SDA0
• Budianto Bulang Serap Aspirasi Warga Soal Air Bersih, Beasiswa, dan Rumah Sakit0

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga menyoroti ketiadaan SPBU di Maratua. Warga selama ini hanya bisa membeli BBM dari sumber tidak resmi, yang berisiko terhadap stabilitas harga dan pasokan energi lokal.

“Permintaan SPBU sangat mendesak, karena masyarakat masih harus membeli atau mendatangkan BBM dari sumber tidak jelas,” ujar Husin yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang.

Ia menegaskan bahwa kondisi geografis yang terpencil tak boleh menjadi alasan untuk mengecualikan warga kepulauan dari akses layanan publik yang layak. Terlebih, Maratua merupakan wilayah perbatasan sekaligus destinasi wisata nasional yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, Husin menyatakan komitmennya untuk menyuarakan semua aspirasi tersebut dalam forum resmi bersama mitra kerja pemerintah provinsi. Ia berharap agar setiap pemangku kepentingan segera merespons kebutuhan warga kepulauan secara konkret.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, dan insyaallah amanah ini akan saya jaga dengan kerja nyata serta keberpihakan yang konsisten pada kepentingan warga,” tutupnya.

Melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan lokal, pembangunan di Kalimantan Timur diharapkan semakin inklusif, tidak hanya terfokus pada kawasan daratan, tetapi juga merata hingga wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini tertinggal. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)