ANALOGNEWS.id, PPU - Kepastian harga gabah dari pemerintah pusat rupanya membawa angin segar bagi petani di Penajam Paser Utara (PPU). Lewat kebijakan yang mewajibkan Perum Bulog membeli Gabah Kering Panen (GKP) seharga Rp6.500 per kilogram, para petani kini tak lagi harus berjibaku dengan ketidakpastian pasar saat panen raya tiba.

Namun di balik kabar baik itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD PPU, Sujiati, menegaskan bahwa kualitas padi tetap menjadi kunci agar manfaat kebijakan tersebut bisa dirasakan maksimal oleh petani.

“Meski kini Bulog dipastikan akan terus menyerap gabah petani, tapi tetap kita akan memberikan pemahaman kepada para petani untuk tetap menjaga kualitasnya,” ujar Sujiati. 

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Usulkan RSUD Sepaku Naik Status, Antisipasi Lonjakan Penduduk IKN0
• PPU Didorong Miliki Rumah Adat yang Merangkul Seluruh Tradisi0
• DPRD Desak Insentif Dokter Dinaikkan agar Tak Kekurangan Tenaga Medis0
• Pasokan Air Mengalir ke IKN, DPRD Soroti Porsi untuk Warga PPU0
• DPRD PPU Soroti Perumahan Banjir, Jhon Kenedy: Jangan Semua Usulan Pengembang Disetujui0

Menurutnya, menjaga kualitas gabah tidak cukup hanya dengan teknik panen dan pascapanen, tapi harus dimulai dari pembenahan kondisi tanah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani PPU adalah tingkat keasaman lahan yang cukup tinggi. Data dari Dinas Pertanian setempat menyebutkan sekitar 5.132 hektare sawah memiliki kadar pH antara 3–4, yang tergolong sangat asam.

“Jujur kualitas padi kita masih di bawah apabila dibandingkan dengan daerah lain seperti Sulawesi dan Jawa karena di sini (PPU) memang lahan asam, jadi perlu dilakukan pembenahan,” tambahnya.

DPRD PPU pun mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam membantu petani memperbaiki kondisi lahan, terutama melalui program peningkatan pH tanah. Dengan begitu, produksi gabah PPU bisa meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak perlu lagi terlalu bergantung pada suplai beras dari luar daerah.

Sujiati menegaskan bahwa dukungan anggaran dan program teknis harus segera disiapkan agar sektor pertanian benar-benar bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal. Ia berharap, langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi petani yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)