ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Maraknya keberadaan juru parkir (jukir) liar di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk mengambil tindakan lebih tegas dalam menertibkan para jukir liar yang masih beroperasi di sejumlah titik.  

Subandi menilai, meski sistem parkir nontunai mulai diterapkan di beberapa lokasi, masalah jukir liar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Hal ini, menurutnya, membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah di semua tingkatan.

“Ini PR kita bersama. Meskipun parkir nontunai sudah diberlakukan, jukir liar masih banyak di lapangan. Pemerintah harus lebih tegas untuk memberantas mereka,” ujar Subandi saat ditemui di Samarinda.  

Subandi menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah, terutama di lokasi-lokasi yang belum memberlakukan sistem parkir nontunai atau larangan parkir. Ia menekankan bahwa titik-titik rawan keberadaan jukir liar perlu diawasi lebih ketat.  

“Masih banyak jukir liar di Samarinda. Pemerintah harus menjaga beberapa tempat yang jadi rawan. Ini butuh perhatian serius,” tegasnya.  

Subandi juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak keberadaan jukir liar terhadap citra Kota Samarinda. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Samarinda diperkirakan akan menjadi tujuan kunjungan bagi masyarakat dari luar daerah.  

“Kalau pengunjung dari luar Samarinda melihat ada jukir liar di mana-mana, ini bisa merusak citra kota. Apalagi Samarinda adalah gerbang menuju IKN,” katanya.  

Ia berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dapat bersinergi dan mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, penertiban jukir liar tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga mencerminkan tata kelola kota yang baik.  

“Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengatur jukir liar. Kalau dibiarkan, ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga memalukan bagi kota kita,” tandasnya.  

Subandi berharap penanganan masalah jukir liar bisa segera diselesaikan, sehingga Kota Samarinda dapat menjadi kota yang lebih tertib, nyaman, dan berwibawa, terutama menjelang meningkatnya aktivitas seiring pengembangan IKN.  (Fai/Adv/DPRDKaltim)