ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program pendidikan gratis bagi mahasiswa baru di Kalimantan Timur mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah berkomitmen merealisasikannya pada tahun anggaran 2025 ini, dan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, memastikan bahwa alokasi dana akan terus diperkuat pada APBD 2026 mendatang. Komitmen ini menandai langkah maju dalam mendukung akses pendidikan tinggi di Benua Etam.

Ekti menjelaskan bahwa dukungan DPRD terhadap visi dan misi Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim tetap solid, khususnya dalam bidang pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas “Gratispol” dan “Jospol”. 

"Kami di DPRD tetap fokus pada pengawasan dan dukungan terhadap visi-misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Ekti.

Baca Lainnya :

• Akses Pendidikan di Kukar Terbatas, DPRD Kaltim Dorong SMA Terbuka dan Soroti Tantangan Lahan0
• DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Akses dan Desak Kebijakan Pendidikan Berbasis Daerah0
• DPRD Kaltim Desak Solusi Krisis Air Bersih Balikpapan0
• DPRD Kaltim Tegaskan: Premanisme Oknum, Bukan Cerminan Ormas Resmi0
• DPRD Kaltim Serius Perjuangkan Akses Jalan dan Air Bersih di Kubar-Mahulu0

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Pemprov, DPRD, dan masyarakat. Menurutnya, publik perlu diberikan pemahaman bahwa setiap program tidak bisa langsung terealisasi secara instan. 

"Banyak masyarakat berharap hasil secepat membalik telapak tangan, tapi harus kita pahami, ada mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Semua itu berproses," katanya.

Salah satu aspirasi yang sering diterima DPRD adalah percepatan pelaksanaan pendidikan gratis. Terkait hal ini, Ekti menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sudah menunjukkan komitmen kuat, dibuktikan dengan penerapan awal program bagi mahasiswa baru tahun 2025.

"Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menyampaikan program pendidikan gratis akan mulai diterapkan untuk mahasiswa baru tahun ini, dan anggarannya akan terus diperkuat di tahun anggaran berikutnya," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Ekti juga mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh eksekutif, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga dan kesadaran masyarakat untuk memahami prosesnya. 

"Masyarakat juga perlu tahu, semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Karena program ini menyangkut anggaran negara dan harus sesuai regulasi," imbuhnya, menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan pada aturan.

DPRD Kaltim, lanjut Ekti, akan terus mengawal implementasi program-program prioritas yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. 

"DPRD sebagai mitra eksekutif punya tanggung jawab untuk memastikan visi-misi kepala daerah berjalan sesuai arah. Kami di legislatif akan terus mendampingi melalui fungsi pengawasan dan penganggaran," tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)