- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Pemkot Bontang Kaji Skema Tambahan Guru Ngaji Berbasis Jumlah Murid

Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang tengah mengkaji skema penambahan guru ngaji untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan keagamaan di lingkungan sekolah.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, skema tersebut akan mempertimbangkan rasio antara jumlah murid dengan tenaga pengajar agama yang tersedia.
“Kalau kita hitung berdasarkan rasio jumlah murid dengan jumlah guru PAI, nanti bisa dibuat skema baru. Apakah kita menambah guru ngaji yang lain untuk mencapai rasio yang ideal,” ujarnya, Senin (14/9/2026).
Baca Lainnya :
Ia mencontohkan, kebutuhan tenaga pengajar nantinya dapat dihitung berdasarkan jumlah murid yang harus dibina oleh seorang guru ngaji. Namun, angka rasio tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.
Agus mengatakan, untuk sementara Pemkot Bontang akan mengoptimalkan insentif yang telah diberikan kepada guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), sembari menghitung kebutuhan tenaga pengajar tambahan.
“Untuk sementara kita andalkan dulu insentif yang sudah ada. Itu yang akan kita maksimalkan,” katanya.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun skema pembiayaan program tersebut. Kondisi APBD yang masih mengalami tekanan membuat pemerintah harus menghitung kebutuhan secara cermat agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah belum menetapkan bentuk pembiayaan tambahan untuk program tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terlebih dahulu memetakan jumlah guru, murid, jam pembelajaran, serta kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di sekolah.
“Nanti kami harus rapat dulu di Disdikbud, menghitung jumlah jam yang tersedia dengan jumlah jam pelajaran dan ekstrakurikuler yang ada. Dari situ baru kita tempatkan programnya,” jelas Agus.
Ia menegaskan, penguatan pendidikan agama tidak hanya dapat dibebankan kepada sekolah. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mendampingi anak, khususnya dalam pembiasaan mengaji dan pendidikan keagamaan di rumah.
Selain itu, pemerintah pun menyambut baik program Alir yang diluncurkan KKG PAI sebagai salah satu upaya memperkuat pembinaan keagamaan bagi pelajar.
“Harapnnya, program tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan nilai keagamaan yang kuat,” pungkasnya.










.jpg)
