Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang mulai menyesuaikan sejumlah program dalam Perubahan APBD 2026 seiring kapasitas fiskal daerah yang semakin menurun. Meski demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memastikan penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Neni saat memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi perhatian fraksi adalah akurasi proyeksi SiLPA serta dampaknya terhadap penundaan sejumlah program strategis.

Neni menjelaskan, koreksi SiLPA terjadi karena angka yang tercantum dalam APBD murni masih berupa estimasi. Nilai tersebut kemudian menjadi definitif setelah melalui proses audit.

Baca Lainnya :

Sementara terkait pembatalan kegiatan tahun jamak pengembangan danau penahan, Neni menyebut keputusan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi koreksi SiLPA. Pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kepastian pendanaan pada tahun berikutnya.

“Pembatalan kegiatan tahun jamak pengembangan danau penahan tidak hanya dipengaruhi oleh SiLPA, tetapi memang memperhitungkan kapasitas fiskal kita yang semakin menurun dan kepastian pendanaan tahun berikutnya,” jelasnya, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, pertimbangan tersebut penting karena proyek pengembangan danau penahan merupakan kegiatan tahun jamak yang membutuhkan kepastian pembiayaan hingga tahap penyelesaiannya.

Di sisi lain, Neni memastikan pemerintah tetap menjaga program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Penyesuaian belanja diarahkan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum tetap terpenuhi.

“Monitoring dan evaluasi sampai akhir tahun oleh perangkat layanan teknis diarahkan pada target penerima dan mutu layanan, bukan hanya realisasi keuangan,” tegasnya.

Neni juga menyampaikan Pemkot terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui optimalisasi pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber PAD lainnya.

Selain persoalan fiskal, pemerintah tetap menyiapkan langkah menghadapi sejumlah persoalan yang berpotensi meningkat di tengah musim kemarau. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemkot telah melaksanakan apel siaga karhutla pada 26 Agustus, konsolidasi penanggulangan pada 31 Agustus, serta membentuk posko terpadu yang melibatkan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI, Polri dan pemangku kepentingan terkait.

Untuk persoalan air bersih, Neni mengatakan distribusi dilakukan secara bergiliran dengan mempercepat tindak lanjut pengaduan serta memastikan wilayah yang belum terjadwal tetap memperoleh suplai sesuai kemampuan sistem.

Sementara dalam penanganan banjir, keterbatasan fiskal tidak menghentikan kebijakan pengendalian. Pemkot tetap melanjutkan penguatan drainase, normalisasi sungai, pemeliharaan serta pembangunan tampungan air yang siap dilaksanakan, sekaligus mengusulkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat untuk kebutuhan yang berada di luar kemampuan fiskal daerah.