Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang memastikan perubahan anggaran 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen keuangan. Setiap program yang dipertahankan dituntut mampu memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan hal tersebut saat rapat paripurna DPRD Bontang dengan agenda tanggapan dan/atau jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026.

Menurut Neni, kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan program yang tetap dijalankan. Evaluasi realisasi anggaran semester pertama menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan penyesuaian belanja.

Baca Lainnya :

Selain melihat tingkat urgensi, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan kegiatan, kepastian sumber pendanaan hingga waktu penyelesaian. Program yang belum siap atau masih memungkinkan untuk ditunda dapat disesuaikan agar anggaran lebih efektif.

“Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” tegasnya, Selasa (8/9/2026).

Ia menilai keberpihakan anggaran tetap harus terlihat pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, UMKM, infrastruktur hingga lingkungan.

Di sisi pendanaan, Pemkot Bontang juga memasukkan tambahan dana apresiasi sebesar Rp3 miliar dalam rancangan perubahan APBD sebagai pendapatan hibah. Sementara alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) lebih dari Rp12 miliar masih menunggu penyampaian resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Neni berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan perubahan APBD yang realistis sekaligus mampu menjaga kualitas program pemerintah. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan bagi anggaran untuk kehilangan dampaknya terhadap masyarakat.