- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan di Tengah Pembangunan IKN Nusantara

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: MF)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Seiring megahnya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kekhawatiran akan kesiapan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin mengemuka. Sebagai salah satu daerah penyangga Kaltim dihadapkan pada tantangan besar untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri demi menunjang pertumbuhan penduduk yang akan datang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sektor pangan. Selama ini, sebagian besar kebutuhan pangan di Kaltim masih dipasok dari luar daerah, tentu ini menjadi masalah yang harus segera ditangani.
“Kaltim harus bisa menyiapkan sektor pangan yang mandiri, dengan kontribusi nyata dari tiap kabupaten dan kota,” ujarnya.
Pembangunan IKN memaksa Kaltim untuk mengeksplorasi potensi lokal yang kerap terabaikan. Sarkowi yakin, jika dikelola serius, kekayaan alam Kaltim dapat menjadi sumber pangan yang memadai bagi kebutuhan lokal dan pusat pemerintahan baru. Untuk mencapai itu, Sarkowi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan koordinasi bersama Otorita IKN.
Kaltim yang wilayahnya tersebar dengan keunikan potensi masing-masing, pengelolaan pangan membutuhkan pendekatan berbasis daerah. Setiap kabupaten dan kota diharapkan mengembangkan sektor pangan yang mampu menopang kebutuhan internal, sekaligus berkontribusi bagi IKN.
“Pendekatan langsung akan memudahkan pemetaan kebutuhan serta potensi pangan di tiap kabupaten dan kota. Aspirasi ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam Musrenbang,” jelas Sarkowi.
Seruan ini bukan sekadar rencana besar di atas kertas, melainkan upaya membangun sinergi antara pengembangan IKN dan pemberdayaan lokal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan pangan, Sarkowi berharap kesejahteraan yang dicapai bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga ketahanan pangan yang kokoh untuk masa depan. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
