- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan di Tengah Pembangunan IKN Nusantara

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: MF)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Seiring megahnya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kekhawatiran akan kesiapan pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin mengemuka. Sebagai salah satu daerah penyangga Kaltim dihadapkan pada tantangan besar untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri demi menunjang pertumbuhan penduduk yang akan datang.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sarkowi V Zahry menilai bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan sektor pangan. Selama ini, sebagian besar kebutuhan pangan di Kaltim masih dipasok dari luar daerah, tentu ini menjadi masalah yang harus segera ditangani.
“Kaltim harus bisa menyiapkan sektor pangan yang mandiri, dengan kontribusi nyata dari tiap kabupaten dan kota,” ujarnya.
Pembangunan IKN memaksa Kaltim untuk mengeksplorasi potensi lokal yang kerap terabaikan. Sarkowi yakin, jika dikelola serius, kekayaan alam Kaltim dapat menjadi sumber pangan yang memadai bagi kebutuhan lokal dan pusat pemerintahan baru. Untuk mencapai itu, Sarkowi menekankan pentingnya kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan koordinasi bersama Otorita IKN.
Kaltim yang wilayahnya tersebar dengan keunikan potensi masing-masing, pengelolaan pangan membutuhkan pendekatan berbasis daerah. Setiap kabupaten dan kota diharapkan mengembangkan sektor pangan yang mampu menopang kebutuhan internal, sekaligus berkontribusi bagi IKN.
“Pendekatan langsung akan memudahkan pemetaan kebutuhan serta potensi pangan di tiap kabupaten dan kota. Aspirasi ini nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam Musrenbang,” jelas Sarkowi.
Seruan ini bukan sekadar rencana besar di atas kertas, melainkan upaya membangun sinergi antara pengembangan IKN dan pemberdayaan lokal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan pangan, Sarkowi berharap kesejahteraan yang dicapai bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga ketahanan pangan yang kokoh untuk masa depan. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
